Pekan Depan Tim Pengawas 'Interogasi' 12 Politisi PPP

Jakarta - Tim pengawas DPP PPP memastikan tidak akan asal-asalan menjatuhkan sanksi bagi anggota FPPP yang tidak hadir dalam voting penggunaan hak angket DPR untuk isu mafia pajak. Dua belas orang politisi diberi kesempatan menjelaskan mengenai alasan ketidakhadiran mereka dalam pengambilan keputusan penting tersebut.

"Kita akan mendengar dahulu pejelasannya, kita rumuskan berat kesalahannya baru setelah itu ambil keputusan dan rekomendasikan sanksinya kepada Ketua DPP PPP," kata Ketua Tim Pengawas Kinerja FPPP, Emron Pangkapi, kepada detikcom, Minggu (27/2/2011).

Untuk keperluan klarifikasi hingga merumuskan rekomendasi, DPP PPP memberi waktu dua pekan kepada tim. Pemanggilan akan dimulai pada Senin esok.

"Kita akan undang mereka melalui Ketua Fraksi PPP," imbuh politisi senior PPP ini.

Lebih lanjut dijelaskannya, tim evaluasi kinerja FPPP dibentuk berdasar hasil rapat DPP PPP pada Kamis (24/2/2011). Di dalam rapat yang salah satu agendanya adalah membahas tidak hadirnya 12 dari 38 orang anggota FPPP ketika berlangsung voting penggunaan hak angket, diputuskan perlu ada ada organ internal yang tugasnya memantau dan mengamankan kebijakan partai.

"Fraksi itu kan perpanjangan dari DPP sebagai alat perjuangannya di legislatif. Maka setiap putusan DPP kepada fraksi wajib dilaksanakan oleh anggota fraksi. Di dalam voting hak angket, DPP PPP sudah mengistruksikan kepada fraksi untuk menolak dan ternyata yang hadir di ruangan hanya 26 dari 38 orang anggota," papar Emron.

Berikut daftar nama 12 orang politisi PPP berikut alasan ketidakhadiran yang bersangkutan;
 
1. Wan Abubakar (izin untuk persiapan Muswil DPW PPP Riau).
2. Nu'man Abdul Hakim (izin menghadiri pembukaan Muswil DPW PPP Jabar sebagai Ketua DPW PPP Jabar).
3. Kurdi Mukri (izin menghadiri pembukaan Muswil DPW PPP Jabarsebagai Ketua Steering Committee DPW Jabar).
4. Amin Suparmin (izin menghadiri pembukaan Muswil DPW PPP Jabar sebagai anggota DPR asal Jabar).
5. Reni Marlinawati (izin menghadiri pembukaan muswil DPW PPP Jabar sebagai anggota DPR asal Jabar).
6. Asep Maosul (izin menghadiri Muswil DPP PPP Jabar sbg anggota DPR RI asal Jabar),
7. Ahmad Yani (izin menghadiri muswil Jabar dan peluncuran buku),
8. Hisyam Ali (izin sebagai Ketua DPW PPP Jateng untuk mempersiapkan Muswil DPW PPP Jateng).
9. Izzul Islam (berada di NTB, alasan tidak jelas).
10. Maiyasyak Johan (hadir di paripurna pagi hari dan siang mendadak izin sakit, tapi tidak jelas)
11. Akhmad Muqowam (hadir di paripurna pagi hingga sore hari lalu mendadak izin, tidak jelas)
12. Mahfud (izin sakit di Surabaya, masih akan dievaluasi kebenarannya).

"Sanksi yang akan diterapkan mulai peringatan keras, pemindahan komisi, pencopotan keanggotaan di alat kelengkapan Dewan, sampai yang terberat PAW (Pergantian Antar Waktu)," kata Wasekjen PPP Romahurmudziy.

Voting angket mafia pajak digelar pada 22 Februari. Kubu yang menolak angket yaitu PD, PPP,PKB dan Gerindra menang, namun hanya selisih 2 suara dari saingannya.

(lh/nrl)