Mangkir dari Voting Angket, Selusin Politisi PPP Terancam Dicopot dari DPR

Jakarta - Dua belas orang politisi PPP yang tak hadir dalam voting rapat paripurna DPR mengenai penggunaan hak angket untuk isu mafia pajak, punya alasan masing-masing. Semuanya akan mendapatkan sanksi sesuai kadar kepentingan ketidakhadiran yang bersangkutan dalam proses pengambilan keputusan strategis bagi Setgab Koalisi itu.

Demikian hasil rapat DPP PPP tentang rendahnya kehadiran anggota FPPP dalam voting tanggal 22 Februari lalu. Hasil rapat itu disampaikan Wasekjen PPP Romahurmudziy melalui surat elektronik, Minggu (27/2/2011).

"Sanksi yang akan diterapkan mulai peringatan keras, pemindahan komisi, pencopotan keanggotaan di alat kelengkapan Dewan, sampai yang terberat PAW (Pergantian Antar Waktu)," kata Romahurmudziy.

Rapat evaluasi DPP PPP berlangsung pada Kamis (24/2/2011) dan dipimpin oleh Ketua DPP PPP, Suryadharma Ali. Rapat menyimpulkan dukungan F-PPP terhadap penolakan hak angket telah sejalan dengan garis kebijakan partai dan komitmennya selalu anggota Setgab Koalisi.

"Namun kami tetap melakukan evaluasi mengingat rendahnya kehadiran anggota F-PPP yang potensial membahayakan perjuangan partai ke depan," sambungnya.

Rapat evaluasi juga memutuskan membentuk sekaligus menugaskan Tim Pengawas Kinerja FPPP melakukan evaluasi terhadap 12 orang politisi PPP yang tidak hadir. Evaluasi akan berlangsung hingga dua pekan ke depan.

"Tim evaluasi dipimpin oleh Pak Emron Pangkapi, ketua bidang organisasi DPP PPP. Nanti tim akan memanggil 12 orang itu untuk dimintai klarifikasi atas ketidakhadirannya," jelas Romi, panggilan politisi muda tersebut.

Berikut daftar nama 12 orang politisi PPP berikut alasan ketidakhadiran yang bersangkutan;
 
1. Wan Abubakar (izin untuk persiapan Muswil DPW PPP Riau).
2. Nu'man Abdul Hakim (izin menghadiri pembukaan Muswil DPW PPP Jabar sebagai Ketua DPW PPP Jabar).
3. Kurdi Mukri (izin menghadiri pembukaan Muswil DPW PPP Jabarsebagai Ketua Steering Committee DPW Jabar).
4. Amin Suparmin (izin menghadiri pembukaan Muswil DPW PPP Jabar sebagai anggota DPR asal Jabar).
5. Reni Marlinawati (izin menghadiri pembukaan muswil DPW PPP Jabar sebagai anggota DPR asal Jabar).
6. Asep Maosul (izin menghadiri Muswil DPP PPP Jabar sbg anggota DPR RI asal Jabar),
7. Ahmad Yani (izin menghadiri muswil Jabar dan peluncuran buku),
8. Hisyam Ali (izin sebagai Ketua DPW PPP Jateng untuk mempersiapkan Muswil DPW PPP Jateng).
9. Izzul Islam (berada di NTB, alasan tidak jelas).
10. Maiyasyak Johan (hadir di paripurna pagi hari dan siang mendadak izin sakit, tapi tidak jelas)
11. Akhmad Muqowam (hadir di paripurna pagi hingga sore hari lalu mendadak izin, tidak jelas)
12. Mahfud (izin sakit di Surabaya, masih akan dievaluasi kebenarannya).

Siapakah dari selusin itu yang kena PAW?

(lh/nrl)