Dipo Alam Menolak Minta Maaf ke Media Group

Jakarta - Seskab Dipo Alam menegaskan dirinya tidak ada masalah dengan pers Indonesia. Dipo juga melihat tidak ada satu pun alasan untuk memenuhi teguran hukum, mengaku bersalah ataupun minta maaf.

"Mengenai somasi, biasanya somasi diberikan dalam waktu yang layak. Namun alhamdulillah, pada hari Jumat sudah kami berikan jawaban. Jawaban kami disetujui atau tidak itu bukan urusan kami. Kami menolak somasi tadi dan tidak ada satu pun alasan untuk memenuhi teguran hukum mengaku bersalah atau pun minta maaf," tutur kuasa hukum Dipo Alam, Amir Syamsuddin.

Hal itu disampaikan Amir dalam jumpa pers di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (27/2/2011).

Amir menambahkan, di running text Metro TV menyatakan somasi sudah dijawab tetapi kuasa hukum Metro TV dan Media Indonesia, OC Kaligis, mengatakan bahwa itu bukan jawaban. Di dalam kode etik jurnalistis dikatakan harus ada keseimbangan, karena itu Amir berharap jika ada yang menyampaikan hak jawab seharusnya tidak didistorsi seperti itu.

"Ini sebenarnya kenapa saya menjawab dengan cara yang tidak heboh karena saya menghargai Dewan Pers. Tapi karena ini sudah di-blow up maka saya katakan klien saya telah dianiaya oleh Metro TV karena mereka memposisikan klien saya sebagai pihak yang bermasalah," papar Amir.

Dipo akan melakukan tindakan balasan? "Itu sudah jelas akan kami lakukan. Saya sudah siapkan somasi balasan tapi saya tidak perlu terlalu bersemangat karena ini bukan hari kerja. Nanti bisa jadi persoalan," ucap pria berkacamata ini.

Disampaikannya, tempat bagi Dipo untuk mengadukan dan mendapat keadilan adalah Dewan Pers. Amir pun berharap Dewan Pers dapat memberikan jawaban dengan mengedepankan azas keadilan.

"Kalau tidak nanti pemodal lembaga pers dapat menggunakan pers miliknya untuk mencampuri sengketa hukum," imbuh politisi PD ini.

Terkait pemboikotan media, lanjutnya, pada kenyataannya tidak ada instruksi pemboikotan. Pemboikotan baru wacana tapi perintah dan pelaksanaannya tidak ada.

Jika kelak Dipo dipanggil polisi untuk dimintai keterangan, sebagai warga negara yang baik Dipo akan datang. Pihak Dipo pun mewanti-wanti agar media berhati-hati agar tidak menyulut persoalan yang lebih besar.

"Kami hanya mengimbau agar berhati-hati. Persoalan yang lebih besar adalah telah dilakukan penyalahgunaan pers," ucap Amir.

Pekan lalu Dipo Alam mengkritik pola pemberitaan media massa yang sering menimbulkan salah paham masyarakat terhadap pemerintah. Saking geramnya Dipo meminta media massa yang tak netral untuk diboikot.

"Ada koran dan televisi yang setiap menit dan jam memberitakan soal keburukan, sampai gambarnya diulang-ulang setiap hari lalu menyebut pemerintah gagal sehingga terjadi misleading di masyarakat. Itu kan salah, boikot saja," kata Dipo di sela-sela jeda rapat pematangan rencana induk percepatan dan pembangunan ekonomi 2025 di Istana Bogor, Senin (21/2) silam.

Sehari kemudian, Dipo merinci media mana saja itu. "Metro TV sama TV One. Saya lihat itu waktu saya di Kupang. (Media) Cetaknya yang sesuai dengan yang punyanya TV juga, ha ha ha ha," ujar eks aktivis mahasiswa UI yang bergelar doktor ini.

(vit/nrl)