"Insya Allah posisi PKB aman," ujar Ketua DPP PKB Helmy Faisal Zaini, usai diskusi nasional bertajuk Bahaya Pemakzulan Bagi Bangsa dan Negara di Era Demokrasi, di kantor DPP PKB, Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (27/2/2011).
Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ini menegaskan kembali komitmen PKB dalam kontrak koalisi yang ditandatangani pada pertengahan Oktober 2009. Yaitu mempertahankan pemerintahan SBY-Boediono hingga akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2014 melalui kerja-kerja di parlemen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataannya di atas menanggapi rencana Partai Demokrat (PD) melalukan pemeringkatan terhadap para mitra koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Pemeringkatan yang bisa jadi berujung kepada format ulang keanggotaan koalisi itu menyusul aksi mbalelo PKS dan Golkar dalam voting penggunaan hak angket DPR untuk isu mafia pajak.
Meski demikian ada dua politisi senior PKB yang pilihan politiknya bertolak belakang dari arahan DPP PKB untuk menolak hak angket. Mereka adalah Effendy Choiri dan Lily Wahid yang justru mendukung hak angket yang dimotori oleh Golkar, PKS dan PDIP.
(feb/lh)











































