Evaluasi Kontrak Koalisi Lebih Perlu Dibanding UU Koalisi

Jakarta - Selama hampir 2 tahun berjalan, Setgab Koalisi tak pernah sepi gejolak internal. Pemecahan yang tepat untuk memastikan komitmen kebersamaan di antara anggotanya adalah dengan menguatkan kontrak politik, tidak perlu sampai membentuk UU Koalisi.

"Menurut saya, koalisi tidak perlu UU. Cukup komitmen dan konsensus bersama," kata Ketua DPP PKB Helmy Faisal, usai diskusi nasional bertajuk Bahaya Pemakzulan Bagi Bangsa dan Negara di Era Demokrasi, di Kantor DPP PKB, Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (27/2/2011).

Menurutnya aturan main koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono, sudah diatur dalam kontrak politik yang ditandatangani masing-masing ketua parpol. Maka bila memang perlu ada evaluasi khusus menyusul aksi mbalelo anggota koalisi, maka bisa dilakukan penguatan terhadap kontrak politik tersebut.

"Kita serahkan itu kepada setgab. Artinya memandang apa perlu dievaluasi yang dianggap tidak komitmen atau hanya dianggap sebagai proses dinamika biasa," jelas Helmy.

Lebih lanjut mantan menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ini mengibaratkan koalisi layaknya hubungan suami-istri. Wajar saja bila di dalam sebuah pernikahan terjadi perbedaan dalam memandang suatu persoalan.

"Tapi ketika sudah memilih menjadi koalisi, partai di dalamnya haruslah satu kata," tegas dia.


(feb/lh)