Riswandha: Menteri jadi Jurkam, Mega Harus Tegas

Yogyakarta - Sejumlah menteri tidak akan dapat bekerja dengan baik karena sibuk menjadi juru kampanye. Agar kabinet tetap berjalan baik, Presiden Megawati harus mengambil sikap tegas. Hal itu dikatakan pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Riswandha Imawan kepada wartawan di kampus UGM Bulaksumur, Yogyakarta, Jumat (21/5/2004)."Bisa dipastikan para menteri mulai bulan Juni hingga September mendatang pasti tidak akan bisa bekerja dengan baik karena ikut jadi jurkam pilpres. Bahkan presiden dan wakil presidennya juga sibuk berkampanye," ujarnya. Menurut Riswandha, apabila hal itu terjadi sungguh mengkhawatirkan. Karena kinerja kabinet Megawati akan dinilai pada akhir pemerintahannya. "Dalam hal ini, Mega harus tegas karena menyangkut penilaian kinerja. Kabinetnya bisa dinilai buruk," katanya.Dia mengingatkan pada 20 Oktober mendatang, yang akan dinilai kinerja pemerintahan Megawati, bukan Hamzah Haz atau menteri-menteri lainnya yang ikut kampanye. Apabila dinilai negatif, yang merasakan Megawati. "Jadi mestinya Megawati mengambil sikap tegas untuk masalah ini," tandas staf pengajar Fisipol UGM itu.Kondisi saat ini, kata Riswandha, berbeda dengan pada akhir pemerintahan Soeharto. Pada akhir pemerintahan Soeharto, 14 menteri mengundurkan diri. Sementara kondisi sekarang, sejumlah menteri sibuk membela partai dan mendukung calon presidennya. Namun, mereka tetap berada di kursi kabinet."Semuanya akan asyik melakukan kampanye. Para menteri itu tetap menjadi menteri tetapi tidak melakukan kerja. Megawati harus bersikap tegas dengan memanggil para menteri untuk berkumpul melakukan konsiliasi. Mega harus tegas, mau kerja nggak. Sebab ini menyangkut penilaian kerja kabinetnya nanti, kalau tidak Mega harus berani memecat," demikian Riswandha. (rif/)