Sanksi PBB untuk Khadafi: Bekukan Aset Sampai Larang Bepergian

New York - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menjatuhkan sederet sanksi untuk pemimpin Libya, Muammar Khadafi. Mulai dari membekukan aset di luar negeri sampai melarang bepergian bagi Khadafi dan keluarganya.

Sanksi tersebut merupakan keputusan bulat 15 anggota Dewan Keamanan PBB yang dituangkan dalam resolusi seperti dilansir dari Reuters, Minggu (27/2/2011).

"Mereka yang membantai penduduk sipil akan bertanggung jawab secara pribadi," ujar Duta Besar AS untuk PBB Susan Rice usai pemungutan suara untuk penjatuhan sanksi.

Rice menambahkan, mereka yang dimaksud adalah Khadafi dan 15 warga Libya yang dinilai membantai penduduk sipil, termasuk anggota keluarga Khadafi. Rice menyebutkan resolusi itu adalah 'sanksi yang menggigit'. Rice pun memuji DK PBB yang bulat dalam 'kesatuan tujuan' untuk menyetujui resolusi yang 'keras dan mengikat'.

Sementara Wakil Duta Besar Libya untuk PBB Libya, Ibrahim Dabbashi, salah satu diplomat Libya pertama yang membelot pada Khadafi mengatakan, langkah DK PBB ini akan memberikan 'dukungan moral bagi rakyat yang melawan'.

"Itu akan membantu mengakhiri rezim fasis yang masih ada di Tripoli," ujar Dabbashi.

Duta Besar Inggris untuk PBB yang juga Presiden DK PBB Mark Lyall Grant mengatakan bahwa sanksi tersebut adalah 'sebuah ekspresi yang kuat dari keprihatinan yang mendalam, kemarahan dari masyarakat internasional'.

Namun belum jelas benar, apakah China, salah 1 dari 5 anggota DK PBB yang memegang hak veto, akan bergabung dengan sebagian besar resolusi yang disetujui oleh semua anggota DK PBB itu atau akan memveto. Delegasi China telah menunggu instruksi dari Beijing tentang hal itu.

Mahkamah Internasional Menanti

DK PBB juga membuat ancang-ancang untuk menyeret Khadafi ke Mahkamah Kejahatan Internasional atas kejahatan perang yang dilakukan Khadafi. PBB memperkirakan sekitar 1.000 orang tewas sejak aksi demonstrasi di Libya pekan lalu, menuntut Khadafi turun.

"Pesan yang dikirimkan sangat kuat, bahwa kekerasan kepada hak asasi manusia dasar tidak akan ditoleransi dan untuk itu harus bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan berat yang dilakukan. Saya harap pesan ini didengar dan diperhatikan rezim di Libya," ujar Sekjen PBB Ban Ki-moon seperti dilansir CNN.

5 Anggota tetap DK PBB adalah China, Prancis, Rusia, dan AS. Sedangkan 10 anggota tidak tetap DK PBB adalah Bosnia, Brasil, Kolombia, Gabon, Jerman, India, Libanon, Nigeria, Portugis, dan Afrika Selatan.

(nwk/nrl)