Pemerintah Diminta Tangani Nasib TKI Secara Sungguh-sungguh

Jakarta - Kembali terjadinya kasus penyiksaan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dinilai sangat memprihatinkan. Menakertrans Jacob Nua Wea dan Menlu Hassan Wirajuda diminta untuk menangani nasib TKI secara sungguh-sungguh.Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Suparlan, dalam jumpa pers di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/5/2004). Pernyataan ini disampaikan Suparlan terkait kembali terjadi kasus penyiksaan pada TKI, yakni pada Nirmala Bonat di Malaysia."Yang jelas kami sangat prihatin peristiwa penyiksaan TKI ini. Apalagi ada empat TKW lainnya di Singapura yang terancam hukuman mati. Kami meminta KBRI di Kuala Lumpur dan juga Atase Tenaga Kerja untuk lebih proaktif membantu dan melindungi TKI di luar negeri," katanya.Pemerintah, menurut Suparlan, juga harus mengusut Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesa (PJTKI) yang mengirim Nirmala. "PJTKI harus ikut bertanggung jawab. Jangan hanya memanfaatkan keuntungan pribadi saja tanpa memperhatikan nasib mereka. Toh TKI jasanya juga besar bagi negara. Yang memiliki kontribusi yang riil terhadap devisa negara. Jangan jadikan lagi mereka sapi perahan."Suparlan juga meminta pegawai KBRI dan Atase Tenaga Kerja tidak hanya makan gaji buta, terbukti menangani masalah seperti ini saja tidak mampu. Ia mendesak adanya pendataan ulang jumlah TKI, termasuk alamat tempat bekerja. "Sehingga ada pengawasan yang rutin terhadap kondisi para TKI. Mereka harus proaktif."Anggota penasehat DPP PDIP ini juga menilai gagasan pemindahan tempat penampungan dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, ke Ciracas, Jakarta Timur, sebagai pemborosan. "Di bandara saja tidak beres. Apalagi di luar bandara. Itu hanya proyek pemborosan yang tidak efektif," demikian Suparlan. (gtp/)