"Parah, penyataan Marzuki sangat parah. Marzuki sama sekali tidak menghargai bahwa devisa RI terbesar ke dua adalah dari TKI. Ini adalah bentuk viktimisasi korban. Buruknya pemerintah dan DPR, lantas menyalahkan TKW PRT," kata Direktur LBH Jakarta, Nurcholis Hidayat kepada detikcom, Sabtu, (26/2/2011).
Menurut Nurcholis, buruknya kualitas kesalahan TKI PRT karena pemerintah Indonesia yang tidak bisa memberikan pelatihan sebelum diberangkatkan. Sayang, kekurangan pemerintah tersebut dilemparkan ke PRT.
"Dia sangat tidak tahu, tanggung jawab, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara ada pada negara, dan negara gagal dalam hal ini," kecam Nurkholis.
Sependapat dengan Nurkholis, protes keras datang dari aktifis Jaringan Pembela (Jala) PRT, Lita. Lita yang telah mendampingi PRT puluhan tahun, protes keras atas pernyataan Marzuki.
"Kalau kualitas PRT buruk, kok disalahkan PRT-nya? Itu kan tugas pemerintah untuk mendidik PRT siap ke luar negeri," protes Lita.
"Dia tidak punya empati atas kasus-kasus PRT. Meskipun ini pernyataan pribadi, tapi menunjukan kualitas Ketua DPR kita. Kami memrotes keras apa yang dia nyatakan," tegas Lita.
Seperti diketahui, Ketua DPR Marzuki Alie meminta Menaketrans untuk menyetop pengiriman tenaga kerja wanita pekerja rumah tangga (TKW PRT) ke berbagai penjuru dunia. Dia menilai, TKW PRT ini mencoreng citra Indonesia di luar negeri.
"PRT TKW itu membuat citra Indonesia buruk," kata Marzuki dalam diskusi di Plaza Senayan, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, Jakarta, siang ini.
Dia menilai kualitas PRT sangat buruk sehingga membuat citra Indonesia tercoreng di luar negeri. Alhasil Indonesia terkesan negara sangat miskin. Dampaknya, pegawai profesional dari Indonesia dibedakan standar gajinya dengan pekerja profesional negara lain.
"Saya setuju hentikan TKI PRT untuk sementara waktu. PRT sebaiknya tidak kita kirim karena memalukan. Sebaiknya dihentikan. Ini pendapat pribadi," tandas Marzuki.
(asp/rdf)











































