.webp)
"Itu tergantung presiden. Kalau presiden merasa perlu, ya dilakukan," kata Ketum DPP PPP Surya Dharma Ali usai membuka Muswil PPP Jawa Tengah di Hotel Patrajasa Semarang, Jalan Sisingamangaraja, Sabtu (26/2/2011).
Surya pun tak mau banyak berkomentar mengenai reshuffle tersebut. Keputusan reshuffle sepenuhnya ada di tangan presiden sebagai pemegan mandat. "Pokoknya, keputusan ada pada beliau sebagai pemegang mandat," katanya.
Sementara Wasekjen DPP PPP Romahurmuzzy mengaku sudah mendengar informasi penggantian posisi Menteri Agama. Namun ia menilai itu hanya wacana. Kalau ada partai lain yang disebut-sebut bakal mengisi kursi Menag menggantikan Suryadharma Ali, dimungkinkan hanya upaya tawar-menawar posisi.
"Nggak, nggak, itu isu dan bargaining saja," katanya saat ditanya soal kemungkinan posisi Menag digantikan partai lain.
Meski demikian, lanjut Romahurmuzzy, reshuffle merupakan kewenangan presiden. Sehingga orang atau kader partai harus tunduk, siap diangkat ataupun diberhentikan. "Prinsipnya seperti itu. (Reshuffle) tak bisa diarah-arahkan," kata Romi, panggilan akrab Romahurmuzzy.
Mengenai Setgab, Romi menilai jika nantinya ada partai yang keluar atau dikeluarkan, Setgab perlu mencari partai lain yang sepadan. Jika ini tidak dilakukan, maka dimungkinkan keberlangsungan koalisi dan pemerintahan akan terseok.
"Saya kira tinggal menunggu PDIP. Kalau Gerindra kan sinyalnya (masuk ke Setgab) cukup kuat," ungkapnya.
Muswil dibuka hari ini dan direncanakan berlangsung hingga Minggu (27/2) besok. Selain petinggi DPP, acara itu juga dihadiri Gubernur Jateng Bibit Waluyo dan sejumlah pimpinan partai di Jateng, dan
ratusan pengurus dan kader PPP.
(try/gus)
