Dewan Pers: Hak Metro TV Laporkan Dipo Alam

Jakarta - Metro TV dan Media Indonesia akhirnya melaporkan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam ke Mabes Polri. Meski tengah melakukan upaya mediasi, Dewan Pers menghargai langkah yang diambil dua media tersebut.

"Metro TV punya hak untuk itu," kata anggota Dewan Pers bidang Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika, Agus Sudibyo kepada detikcom, Sabtu (26/2/2011).

Agus enggan mengomentari lebih lanjut langkah Metro TV dan Media Indonesia. Namun pihaknya akan tetap berupaya melakukan langkah mediasi antara Dipo dengan media-media lainnya.

"Kalau media mengambil jalur lain yah silakan," lanjut Agus.

Pelaporan Metro TV itu, lanjut Agus, dipastikan tidak akan mempengaruhi jalur diplomasi. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kepolisian menyikapi persoalan ini.

Waktu 3x24 jam yang diberikan Metro TV dan Media Indonesia kepada Dipo untuk meminta maaf tidak juga dipergunakan. Karena terus membandel, Dipo akhirnya dilaporkan oleh Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo, Deputi Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong serta pengacara kondang, OC Kaligis ke Mabes Polri.

Pada Senin (21/2), Dipo Alam mengkritik pola pemberitaan media massa yang sering menimbulkan salah paham masyarakat terhadap pemerintah. Saking geramnya Dipo meminta media massa yang tak netral untuk diboikot.

"Ada koran dan televisi yang setiap menit dan jam memberitakan soal keburukan, sampai gambarnya diulang-ulang setiap hari lalu menyebut pemerintah gagal sehingga terjadi misleading di masyarakat. Itu kan salah, boikot saja," kata Dipo di sela-sela jeda rapat pematangan rencana induk percepatan dan pembangunan ekonomi 2025 di Istana Bogor, Senin (21/2) kemarin.

Hari Selasa, Dipo merinci media mana saja itu. "Metro TV sama TV One. Saya lihat itu waktu saya di Kupang. (Media) Cetaknya yang sesuai dengan yang punyanya TV juga. Hahaha...," ujarnya. (mok/gah)