PPP Evaluasi 2 Kadernya yang Mangkir di Paripurna Hak Angket

Semarang - 12 Anggota DPR dari F-PP yang tidak menghadiri paripurna hak angket mafia pajak, dua di antaranya tak punya alasan khusus. Saat ini, DPP PPP tengah mengevaluasi mereka dan siap menjatuhkan sanksi.

Wasekjen DPP PPP M Romahurmuzy mengaku telah mengevaluasi anggota pansus hak angket mafia pajak dari PPP. 7 Orang izin tidak hadir pada rapat paripurna, karena tengah mempersiapkan dan melaksanakan Muswil, 1 orang sakit, dan sisanya izin lain-lain.

"Yang ikut acara partai di daerah atau sakit, bisa dimaklumi. Yang lain masih kami evaluasi," kata Romahurmuzy usai pembukaan Muswil PPP ke-6 Jawa Tengah di Hotel Patrajasa Semarang, Jalan Sisingamangaraja, Sabtu (26/2/2011).

Ketika didesak jumlah orang yang tak punya alasan kuat untuk tidak menghadiri paripurna, Romahurmuzy menyebut sekitar dua orang. Siapa mereka? "Kira-kira dua orang. Namanya tak perlu disebut lah," elaknya.

Romi, panggilan Romahurmuzy menyatakan, DPP siap memberi sanksi jika kadernya terbukti tidak hadir paripurna tanpa alasan jelas. Sanksinya berupa peringatan keras, pemindahan ke komisi lain, atau PAW (Pergantian Antar Waktu). Pasalnya, sejak awal PPP mewajibkan kader ikut mengawal rapat tersebut.

"Ya kalau sekali lagi tak menghadiri rapat penting, sepeti paripurna, bisa di-PAW," kata politisi muda ini.

Pembukaan Muswil PPP Jateng berlangsung cukup meriah. Ratusan pengurus dan kader di berbagai daerah, hadir. Romi hadir mendampingi Ketum PPP Suryadharma Ali. Petinggi DPP lain yang hadir adalah Lukman Hakim Saefuddin dan Aris Mudatsir Mandan.

Muswil direncanakan selesai Minggu (27/2) besok. Sejumlah kandidat telah muncul, di antaranya, Aris Mudatsir Mandan (Ketua DPP), Muhajir M. Ardian (DPRD Jateng), Istajib (DPRD Jateng), Masruhan Syamsurie (Ketua F-PP DPRD Jateng), Tafrikan Marzuki (Wasekum PPP Jateng), dan lain-lain.

(try/mok)