"Presiden harus menegur Dipo, bila tidak berarti presiden menyetujui. Kalau presiden setuju ingin membungkam pers, ini adalah benih-benih otoritarianisme," ujar Din usai diskusi berjudul 'Meneguhkan Kebinekaan, Menyelamatkan Bangsa' di ruang rapat Komisi X, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2011).
Din berharap SBY menegur Dipo bila pernyataan Dipo yang ingin memboikot media tidak sesuai dengan keinginan SBY. Bila perlu SBY segera mencopot Dipo Alam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Din, pernyataan Dipo hanya akan membuat pemerintahan SBY dianggap tidak demokratis karena membungkam kebebasan pers. Dipo juga dituding pihak yang ingin menggembosi pemerintahan SBY.
"Ini bisa jadi pembusukan politik dalam diri pemerintahan. Tapi kalau tidak ada teguran berarti presidennya setuju. Dan kalau Presiden setuju, ini otoritarianisme dan harus kita halangi dan tidak boleh terulang kembali," terangnya.
(her/gun)











































