Polda Metro Siap Amankan Demo Peringatan Jatuhnya Soeharto

Jakarta - Ribuan pengunjuk rasa hari ini, Jumat (21/5/2004), akan memperingati enam tahun lengsernya mantan Presiden Soeharto. Polda Metro Jaya menyatakan siap mengamankan para pengunjuk rasa yang telah melaporkan rencana aksinya."Kami siap melayani mereka. Dan melindungi dari gangguan pihak lain. Kan mereka sudah melapor. Tapi kalau ada pengunjuk rasa yang tidak melapor akan dibubarkan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Prasetyo kepada detikcom di ruang kerjanya, Jumat (21/5/2004).Namun Prasetyo tidak mau menjelaskan berapa personel yang akan diturunkan untuk mengamankan unjuk rasa. "Pokoknya sesuai rutinitas saja. Petugas yang ada di lapangan," katanya.Menurut catatan dari Polda Metro ada tiga elemen massa yang akan menggelar aksi mengenang enam tahun lengsernya Soeharto. Aksi juga mengagendakan tuntutan diadilinya Soeharto dan menolak calon presiden berlatar belakang militer.Aksi yang pertama, pada pukul 09.00 WIB, digelar oleg 300-an pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Anti-militerisme (AMAM). Mereka akan menggelar aksinya di Bundaran Hotel Indonesia (HI), kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Cendana.Pada pukul 11.00 akan turun dari massa Forum Mahasiswa Kawasan Timur (Format). Massa berkekuatan 1.000 mahasiswa ini akan demo ke Bundaran HI dan kantor KPU.Kemudian sehabis sholat Jumat, dari pukul 13.00 WIB sampai 17.00 WIB, digelar aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia. Massa berkuataan 500 mahasiswa ini akan berdemo di Bundaran HI, KPU, dan Istana Merdeka.Pro Mega dan Pro Gus DurSelain juga akan ada aksi dari massa pro Mega dan pro Gus Dur. Kelompok pertama, yang menamakan diri GMNU, akan menggelar aksi di Komnas HAM, Bundaran HI, dan kantor PBNU. Massa berkekuatan 500 orang ini membawa agenda mendukung pencalonan Mega-Hasyim, menolak kembalinya Orde Baru, dan anti-militerisme.Kelompok kedua, yang menamakan diri Koordinator Nasional Pendukung Gus Dur, akan demo ke kantor KPU. Massa berkekuatan 500 orang ini akan mendesak KPU untuk mencabut SK No.26/2004 tentang syarat capres dan cawapres. SK itu dinilai diskriminatif dan mengganjal pencalonan Gus Dur sebagai capres. (gtp/)