Marzuki: UU untuk Mengikat Mitra Koalisi Diperlukan

Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie setuju ada UU yang mengatur tentang koalisi. UU itu sangat diperlukan agar membuat pemerintahan stabil dan didukung parlemen.

"Iya seharusnya koalisi itu diatur dalam UU agar pemerintahan bisa stabil karena parlemen mendukung pemerintah," kata Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2011).

Dikatakan dia, koalisi itu seharusnya bulat. "Tetapi kan sekarang tidak demikian. Di parlemen, suara belum bulat dan ini mengganggu pemerintahan. Jadi UU ini perlu untuk mengikat anggota koalisi yang ada," papar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.

Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah sebelumnya mengusulkan agar koalisi diatur dalam sebuah UU. "Atau paling tidak ada ADRT (Anggaran Dasar Rumah Tangga)," ujar Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah.

Menurut Jafar, koalisi perlu diatur dalam UU karena sistem pemerintahan menganut sistem presidensil. Di sisi lain, Indonesia juga menggunakan sistem multi partai dalam pemilihan umum.

"Jadi seharusnya kalau sistem presidensil, itu cuma ada dua partai. Partai Pemerintah dan oposisi, tapi kita kan tidak. Kita multi partai supaya kinerja pemerintah baik harus didukung parlemen yang kuat juga, makanya koalisi perlu diatur dalam UU," paparnya.

(her/aan)