Gerindra & Hanura Enggan Patuhi Kode Etik Anggota DPR

Jakarta - Badan Kehormatan (BK) DPR telah menyusun kode etik baru bagi anggota dewan. Namun fraksi Gerindra dan Hanura menolak mematuhi kode etik itu lantaran tidak memiliki wakil yang duduk di BK.

Demi menggolkan kode baru, Pimpinan DPR pun melakukan rapat dengan pimpinan fraksi untuk menyikapi aspirasi Gerindra dan Hanura yang ingin memiliki wakil di BK. Namun rapat itu mengalami jalan buntu, Gerindra dan Hanura pun tetap pada keputusannya.

"Rapat pimpinan kemarin deadlock. Dan artinya Gerindra dan Hanura tidak akan menuruti kode etik itu," ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani saat dihubungi wartawan, Jumat (25/2/2011).

Muzani mengatakan, beberapa fraksi enggan mengurangi anggotanya di BK untuk ditukar dengan anggota Gerindra dan Hanura. Kedua fraksi terkecil di Senayan itu hanya ditawari anggota kehormatan di BK DPR.

"Kita ditawari anggota kehormatan, kita punya pendapat tapi tidak dengan hak suara di BK. Dan itu kita tolak," kata Muzani.

Menurut anggota Komisi I DPR ini, sebagai fraksi di DPR, Gerindra dan Hanura seharusnya memiliki wakil di BK. Hal ini dikarenakan BK adalah polisi internal bagi DPR.

"Ya kalau kita tetap tidak memiliki wakil, kita tidak akan tunduk pada kode etik. Meskipun saya lihat, kode etik yang baru itu sangat bagus untuk menjaga kehormatan dewan, tapi kita juga harus punya hak suara tentunya," terangnya.

(her/gun)