Ryaas: Skandal Jacob Nuwa Wea Bisa Rugikan Mega

Jakarta - Jika Menakertrans Jacob Nuwa Wea benar merencanakan aksi menjegal capres Partai Golkar Wiranto, itu namanya skandal. Skandal kader PDIP itu justru merugikan capres PDIP Megawati."Presiden sebagai atasannya yang juga menjadi capres bisa terkena implikasinya. Masyarakat tidak akan memilihnya kembali."Demikian tukas Ketua Umum Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) Ryaas Rasyid di kantornya jalan Ampera Raya Jakarta Selatan, Kamis (20/5/2004) malam.Menurut dia, tindakan Jacob yang menjadi tuan rumah untuk melancarkan aksi antimiliterisme oleh mahasiswa untuk menjegal Wiranto dalam Pemilu Presiden tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat tinggi negara. Tindakan Jacob telah melanggar etika pemerintahan."Jika memang terbukti dia merencanakan aksi, itu sudah merupakan skandal pejabat tinggi negara. Itu pelanggaran etika dari statusnya yang begitu tinggi," ujar Ryaas.Mengenai rencana Partai Golkar untuk melakukan gugatan hukum, lanjut dia, bisa saja dilakukan. Tapi sebenarnya kasus tersebut lebih berat ke persoalan etika dan moral. Sanksinya lebih banyak di tangan masyarakat."Namun tindakan Jacob bisa dikatakan melanggar UU. Karena aksi mahasiswa yang digerakkan itu telah mengganggu ketertiban umum dan masyarakat," katanya.Jadi, sambung dia, tindakan mendanai gerakan mahasiswa bisa dikenai sanksi hukum. Padahal isu antimiliterisme dan pelanggaran HAM tidak lagi efektif untuk menggalang opini masyarakat."Isu antimiliterisme itu ukurannya apa? Apakah Orba itu militer? Bukankah Orba itu otoritarian? Jadi jangan alihkan pengadilan ke jalanan. Berlebihan menjadikan isu itu untuk kampanye negatif ke pinggir jalan," ujar Ryaas."Kekuasaan tentara juga sudah berakhir lama. Pak Harto juga bukan militer lagi. Karena dia menjadi presiden setelah pensiun. Begitu juga Wiranto karena sudah pensiun. Tindakan Jacob tidak mendidik masyarakat dan cenderung melakukan pembodohan. Isu yang dikembangkan seperti itu tidak ada manfaatnya," tandas Ryaas menggebu-gebu. (sss/)