Gerindra Pertimbangkan Masuk Koalisi

Jakarta - Partai Gerindra mulai mempertimbangkan masuk barisan partai koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Gerindra tengah menunggu waktu yang tepat untuk berbalik badan dari partai oposisi menjadi partai koalisi.

"Dalam politik perubahan itu selalu terjadi, saya tidak menafikan bahwa kemungkinan itu (menjadi koalisi) ada dan juga harus diperhitungkan," ujar Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, kepada detikcom, Jumat (25/2/2011).

Menurut Muzani, Partai Gerindra bisa memposisikan diri sebagai partai oposisi maupun partai koalisi. Kalau akhirnya Gerindra menjadi partai koalisi, Gerindra ingin tetap mengutamakan kepentingan rakyat.

"Dalam hal posisi Partai Gerindra, dari awal partai ini berada di luar pemerintahan. Akan tetapi posisi Gerindra juga apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan, yang terpenting sama saja untuk memperkuat demokrasi. Ketika di luar fungsi kontrol harus menonjol, ketika di dalam kita menonjolkan efektifitas pemerintahan untuk kepentingan rakyat," tutur Muzani.

Namun hingga saat ini Partai Gerindra belum memastikan akan masuk ke koalisi pemerintah. Nantinya Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto yang akan memutuskan.

"Sampai saat ini Ketua Dewan Pembina belum mengambil keputusan itu," tandasnya.

Seperti diketahui PD dan partai koalisi lainnya mendesak Golkar dan PKS keluar dari koalisi pemerintahan. Perbedaan pendapat terkait hak angket mafia pajak menjadi ujung perdebatan partai koalisi.

Pada saat bersamaan, Gerindra masuk sebagai dewa penolong yang memenangkan voting hak angket mafia pajak, ketika partai koalisi pemerintahan ditinggalkan Golkar dan PKS. PD pun berterimakasih Gerindra telah menyelamatkan pemerintah.

PD lantas mewacanakan adanya reward dan punishment. Golkar dan PKS dipandang membangkang dan layak dikeluarkan dari koalisi, sementara Gerindra layak diberi penghargaan. Timbul spekulasi Gerindra akan mendapat jatah menteri. Mengenai isu ini, Gerindra pun tak tegas menolak.

"Soal reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Semua kewenangan presiden untuk mengangkat dan memberhentikan pembantunya," jawab Muzani diplomatis.

(van/fay)