"Anggota Setgab koalisi harus menghormati fatsun dan moral politik. Bila ada parpol yang tidak at home di Setgab, seringkali berbeda pendapat, maka akan sangat terhormat bila mundur dan bersikap sebagai oposisi tulen yang solutif," saran Wasekjen PAN, Viva Yoga Mauladi, kepada detikcom, Jumat (25/2/2011).
Menurut Yoga, bangunan koalisi seharusnya dimaknai sebagai persamaan sikap politik dalam pengambilan keputusan yang strategis di DPR. Namun demikian perbedaan pendapat antara Golkar dan PKS dengan koalisi sudah terlalu sering terjadi.
"Perbedaan kebijakan politik fraksi/ partai yang bersifat strategis diantara anggota partai koalisi adalah mengingkari platform koalisi," keluh Yoga.
Bangunan koalisi juga seharusnya memperkuat pemerintahan, bukan mengambil sikap yang berpotensi mengancam pemerintah. Keputusan Golkar dan PKS mendukung angket mafia pajak dianggap PAN telah bertolakbelakang dengan semangat pembangunan Setgab koalisi.
"Koalisi partai untuk membangun pemerintahan didasarkan pada bagaimana berkontribusi meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan. Juga bagaimana menjaga moralitas dan fatsun politik dalam berkoalisi," tutur Yoga.
Namun Yoga tak mau berspekulasi terkait posisi menteri yang diisi oleh Golkar dan PKS. "Tapi itu semua tergantung kepada prerogatif presiden. Presiden tentu akan menilai dengan seksama dalam menggunakan kewenangannya untuk melakukan reshuffle kabinet," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan Sekjen PKS Anis Matta menegaskan kesiapan PKS menjadi partai oposisi jika diusir oleh Presiden SBY. Partai Golkar juga mengatakan akan mengambil sikap melindungi wibawanya jika keptuusan Presiden SBY menyingkirkan Golkar dari koalisi.
(van/nvc)











































