Demokrat Desak Gerindra Ungkap Isu Suap Voting Hak Angket Pajak

Jakarta - Partai Demokrat mendesak Partai Gerindra membuka kebenaran isu penyuapan di dalam voting angket mafia pajak. Jika cukup datanya, PD mendukung kasus tersebut dibawa ke ranah hukum.

"Ya kalau memang seperti yang dirasakan Gerindra ya sebaiknya diungkap data dan faktanya," ujar Wasekjen PD, Saan Mustopa, kepada detikcom, Jumat (25/2/2011).

Saan menuturkan, isu jual beli suara dalam voting angket mafia pajak telah merusak nama baik DPR. Karenanya, isu tersebut harus segera diungkap kebenarannya.

"Supaya tidak menjadi rumor yang menganggu citra DPR lebih jauh," tutur Saan.

Jika ternyata benar adanya suap tersebut, Saan menyarankan Gerindra menempuh jalur hukum. Sebab isu suap tersebut sulit diproses oleh Badan Kehormatan DPR.

"Nanti akan ada mekanismenya supaya ini tidak menjadi rumor harus dituntaskan," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon mengaku mendapatkan laporan lisan dari dua anggota Fraksi Gerindra di DPR bahwa ada pihak yang menawarkan suap agar mereka berbalik mendukung hak angket. Nilai uang suap yang ditawarkan dalam proses lobi juga terhitung sangat besar.

"Yang saya tahu ada minimal dua anggota fraksi yang mau disuap agar berubah suara dalam voting hak angket itu. Memaksa bahkan menyuap dengan sejumlah uang agar berubah sikap, tapi mereka menolak dan tidak menerima suap itu," kata Fadli.

Hasil voting dalam rapat paripurna DPR untuk penggunaan hak angket mafia pajak, dimenangkan oleh kubu penolak yang terdiri dari FPD, FPAN, FPPP, FPKB, dan Gerindra dengan mengoleksi 266 suara. Sedang pendukung hak angket mendapat 264 suara yang berasal dari politisi Golkar, PKS, PDIP, dan Hanura.

(van/nvc)