JK: Golkar dan PKS Tak Langgar Aturan Koalisi

Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, menilai tak ada alasan untuk mendesak Partai Golkar dan PKS keluar dari koalisi hanya gara-gara berbeda pendapat dengan partai koalisi dalam usulan hak angket pajak. Menurutnya tak ada yang dilanggar oleh kedua partai tersebut karena memang sejak awal belum ada kesepahaman apapun dalam koalisi.

"Tidak ada yang dilanggar Golkar dan PKS sehingga tidak bisa dikatakan melanggar. Mereka berbeda pendapat dan memang belum ada kesepahaman apa-apa dalam koalisi. Kedua partai itu mempunyai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam mengambil keputusan. Itu wajar," ujar Jusuf Kalla kepada wartawan di Solo, Kamis (24/2/2011) malam.

Kalla mengatakan berbeda pendapat dalam politik adalah suatu hal yang sangat wajar terjadi. Meskipun sebagai anggota koalisi, parpol yang berbeda pendapat dengan Partai Demokrat tidak serta- merta bisa disebut melanggar koalisi. Apalagi, menurutnya, sejak awal memang tidak ada kesepahaman apapun antar anggota koalisi.

"Kalau sudah ada kesepahaman maka itu bisa disebut melanggar. Koalisi dibentuk maksudnya untuk mempersatukan pandangan dan kesepahaman. Tapi sejauh ini setahu saya belum ada kesepahaman itu. Jadi apa yang dilanggar kalau memang belum ada (kesepahaman)," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan Partai Demokrat bersikeras ingin mengeluarkan Golkar dan PKS dari koalisi. PD merasa tidak nyaman dengan keberadaan Golkar dan PKS di koalisi.

Golkar dan PKS dianggap kerap mengambil sikap berseberangan dengan koalisi. Puncaknya, Golkar dan PKS mendorong angket mafia pajak di DPR. Hal ini dianggp partai koalisi lain berpotensi mengancam pemerintah.

PAN, PPP, dan PKB juga mendesak segera dilakukan evaluasi koalisi. Mereka mendesak dilakukan evaluasi total terhadap anggota koalisi yang membangkang dari khittah koalisi.
(mbr/van)