LSI: Sistem Presidensial Multi Partai Timbulkan Politik Gaduh

Jakarta - Tidak kompatibelnya sistem presidensial dengan sistem multi partai dinilai Pengamat Politik dari Lembaga Survei Indonesia, Burhanudin Muchtadi, sebagai alasan dunia politik tidak pernah sepi dari kegaduhan. Itu pula yang menjadi akar permasalahan antara pemerintah dengan DPR.

"Pemerintah dan DPR yang sama-sama terpilih langsung pun terpecah," kata Burhanudin dalam diskusi
dialektika demokrasi di Gedung DPR, Senayan, Kamis (24/2/2011).

Menurutnya sistem ini tidak akan membuat kemenangan mutlak sehingga selalu diperlukan koalisi. Sayangnya koalisi yang terbangun adalah koalisi murahan dimana semua partai pada akhirnya hanya mencari untung dengan menempatkan orang-orangnya di kabinet.

"Setgab juga telah gagal melakukan fungsinya tapi lebih utamanya adalah sistem yang tidak jelas seperti ini," imbuhnya.

Berbeda dengan Burhanudin, Ketua Fraksi FPKB Marwan Jafar, mengatakan hiruk pikuknya kondisi politik saat ini bukan karena sistem yang tidak jelas. Ia yakin jika koalisi yang terbentuk lebih efisien maka sistem presidensial dan multi partai bisa berjalan lancar.

"Masalahnya saat ini koalisi tidak bisa berjalan efisien karena banyaknya kepentingan-kepentingan yang bermain. Kalau pimpinan koalisi bisa tegas maka sistem bisa berjalan lancar," ungkap Marwan.

Marwan lebih setuju dengan ide dibatasinya partai dengan memaksimalkan izin dan syarat pembentukan partai untuk menuju terbentuknya sistem presidensial yang kuat. Selain itu menurutnya, partai anggota koalisi seharusnya sadar kapan mereka sudah tidak bisa lagi dalam satu 'kendaraan'.

”"Ibaratnya naik bus kan sudah ada arah, trayek dan tujuannya. Penumpang yang mau pindah arah ya
turun cari kendaraan lain, jangan memaksakan bus dan supirnya yang menguasai bus untuk mengikuti tujuan mereka, penumpang lain pasti marah dan teriak," tutupnya.

(feb/van)