Tom and Jerry dalam Koalisi versi Golkar-PD

Jakarta - Menyusul hasil voting hak angket DPR untuk isu mafia pajak, muncul wacana mendepak Partai Golkar dari koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Namun bukan perkara mudah bagi Partai Demokrat (PD) mendepak mitra koalisinya itu yang telah berulang kali berseberangan pandangan itu.

Demikian paparan pengamat politik Lembaga Survey Indonesia (LSI), Burhanudin Muhatadi, mengenai skema pola hubungan dalam Setgab Koalisi pasca voting hak angket mafia pajak. Hal ini disampaikannya dalam diskusi di Dialektika Demokrasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/2/2011).

"Hubungan Golkar dan Demokrat sebelum Pansus Century mutualisme. Tapi, belakangan saling tegang seperti Tom and Jerry," kata Burhanudin.

Setelah kasus Pansus Century dan kini hak angket mafia pajak, berdasar perhitungan awam Partai Golkar tidak pantas lagi terus berada dalam koalisi dan kadernya di pemerintahan layak dicopot. Mengingat kekuatan Partai Golkar yang besar di parlemen, berpisah darinya tentu membutuhkan perhitungan politik matang demi stabilitas politik dan pelaksaan kebijakan pemerintah yang membutuhkan persetujuan DPR.

"Kalau Golkar dibuang, maka SBY hanya didukung partai Islam dan praktis hanya Demokrat yang nasionalis," cetus pria berkacamata itu.

Padahal selain Golkar, juga ada PKS yang pantas didepak dari koalisi karena kerap berseberangan pendapat dengan PD selaku pengusung pemerintahan SBY-Boediono. Sementara dibanding PAN dan PPP, maka PKS merupakan partai berbasis Islam dengan basis massa dan kepemilikan kursi DPR terbesar.

"Kalau Golkar dan PKS dicerai, kekuatan pendukung koalisi berkurang. Bila hanya diganti Gerindra, tetap masih kurang," jelas Burhanudin.

Melihat situasi demikian, opsi yang paling masuk kompromis adalah mempertahankan Golkar lalu menggantikan PKS dengan Gerindra. Bila hanya kehilangan PKS, maka kekuatan koalisi di parlemen untuk menghadapi oposisi masih terhitung masih aman.

"Golkar adalah mayoritas ke dua, jadi punya daya tawar besar meski penuh hiruk pikuk," imbuh Burhanudin.

Tapi bila keputusannya adalah mendepak Golkar dan PKS, maka hanya PDIP yang mampu menjawab kebutuhan kekurangan kekuatan Setgab Koalisi. Tapi lagi-lagi ada tembok besar yang harus mampu PD tembus agar bisa merangkul PDIP, yaitu sikap Ketum DPP PDIP Soekarnoputri yang selalu sinis terhadap SBY pasca kekalahannya dalam Pilpres 2004.

"Ada alternatif yaitu koalisi informal yaitu dengan merekrut simpatisan PDIP seperti ide Taufik Kiemas. "Tapi politik tangan besi harus ada take and give," sambungnya.

Akankan PDIP bergabung ke Setgab Koalisi? (feb/lh)