.webp)
"Dalam sistem kita, kita menganut sistem presidensil. Artinya, reshuffle hak prerogatif presiden dan PKS tidak ingin mengurangi hak itu. Kita juga tidak akan ngancam-ngancam soal reshuffle," kata
Wasekjen DPP PKS Fahri Hamzah.
Hal ini disampaikan Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/2/2011).
Wakil Ketua Komisi III ini menegaskan partainya tidak masalah dengan reshuffle. "Reshuffle silakan saja. Tetapi ngomong baik-baik tentunya, masalahnya apa? Kita tidak ada masalah dengan reshuffle," kilahnya.
PKS membantah tidak konsisten terkait dukungannya terhadap hak angket mafia pajak. "Dasarnya apa dibilang tidak konsisten. Dasarnya mestinya jelas. Berdasarkan piagam koalisi, dijelaskan bahwa tujuan koalisi untuk membangun pemerintahan yang bersih dan good government.
Kita konsisten tentang itu," papar Fahri.
Untuk itulah, lanjut dia, PKS mengusulkan hak angket mafia pajak guna membersihkan pemerintah, terutama dalam hal mafia pajak.
"Jangan terlalu paranoid kita ingin menjatuhkan SBY. Dan bagi partai lain, jangan juga menjilat SBY dan seolah-olah kita menentang SBY," tuding Fahri.
Menurut dia, penolak hak angket mafia pajak yang seharusnya didepak dari koalisi.
"Kalau mereka mendukung SBY seharusnya mendukung pemerintahan yang bersih. Seharusnya tidak ada resistensi dalam mendukung hak angket mafia pajak. Yang dikeluarkan dari koalisi seharusnya mereka yang menolak hak angket. Itu sama saja menolak pemerintahan yang bersih," kata Fahri.
(aan/nrl)
