"Yang saya lakukan adalah bagian dari pekerjaan saya. Kalau dibilang menjilat atau galau, silakan saja. Dipecat saya hari ini atau diresuffle hari ini, saya terima," ujar Dipo usai bertemu Dewan Pers di kantor Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (24/2/2011).
Dipo menegaskan pernyataan kerasnya mengenai praktek pemberitaan media massa yang dinilai bertendensi menjelek-jelekan pemerintah tidak bertujuan menjilat kepada Presiden SBY. Dia sekali lagi menyatakan bahwa apa yang disampaikan dan dilakukan adalah bagian dari tugas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain mengkritik pemberitaan media massa tertentu, Dipo juga mengaku menyampaikan kritik pada instansi pemerintah. Terutama pada bagian humas yang tidak bisa menyediakan materi informasi yang cukup bagi para wartawan.
Menurut Dipo, awalnya dia pun tidak punya niat untuk mengkritik media. Tetapi ketika berdiskusi dengan pada duta besar di luar negeri, mereka mendapat kesan seolah-olah situasi di Indonesia kacau balau.
Dia juga yakin tidak semua institusi akan menuruti anjurannya agar tidak beriklan di media yang menyerang pemerintah. Dipo pun berharap masalah ini selesai hari ini
"Intinya jali-jali. Sampai di sini," tutupnya.
Pada Senin (21/2), Dipo Alam mengkritik pola pemberitaan media massa yang sering menimbulkan salah paham masyarakat terhadap pemerintah. Saking geramnya Dipo meminta media massa yang tak netral untuk diboikot.
"Ada koran dan televisi yang setiap menit dan jam memberitakan soal keburukan, sampai gambarnya diulang-ulang setiap hari lalu menyebut pemerintah gagal sehingga terjadi misleading di masyarakat. Itu kan salah, boikot saja," kata Dipo di sela-sela jeda rapat pematangan rencana induk percepatan dan pembangunan ekonomi 2025 di Istana Bogor, Senin (21/2) kemarin.
Hari Selasa, Dipo merinci media mana saja itu. "Metro TV sama TV One. Saya lihat itu waktu saya di Kupang. (Media) Cetaknya yang sesuai dengan yang punyanya TV juga. Hahaha...," ujarnya.
(anw/rdf)











































