Todung Sayangkan Gerindra Tak Segera Lapor ke KPK

Jakarta - Partai Gerindra menunda laporannya soal dugaan suap hak angket mafia pajak ke KPK karena ingin KPK fokus mengusut suap Deputi Gubernur Senior BI lebih dulu. Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis menyayangkan penundaan laporan ini.

"Ini pas ada momennya. Saya menyayangkan Gerindra tidak segera lapor," ujar Todung kepada detikcom, Kamis (24/2/2011).

Todung menilai dugaan suap hak angket mafia pajak bukan sesuatu hal yang aneh, karena hal ini diduga sudah sering terjadi. Banyak pihak menilai DPR sebagai lembaga yang paling korup.

"Semua partai politik harus membersihkan DPR dari wajah korupsi. Korupsi di DPR harus dibongkar segera," tambahnya.

Agar kasus dugaan suap ini tidak berpolemik menjadi isu politik, Todung menyarankan agar kasus ini diselesaikan secara hukum. "Bisa dilaporkan ke KPK atau ke kepolisian," saran dia.

Sebelumnya Partai Gerindra siap memberikan informasi kepada KPK terkait kasus percobaan suap saat rapat paripurna hak angket mafia pajak. Namun tidak dalam waktu dekat. Gerindra ingin KPK fokus menyelesaikan kasus dugaan suap sejumlah politisi dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI lebih dulu.

Awalnya, DPP Partai Gerindra mengaku menerima laporan, ada upaya suap terhadap dua anggota Fraksi Gerindra agar mau mengubah suaranya dan berbalik menerima hak angket.

KPK pun siap untuk menyelidiki dugaan itu. Namun sebelum melakukan penyelidikan, KPK akan meminta terlebih dahulu data-data penunjang informasi tersebut. KPK berharap informasi yang akan diberikan bisa dipertanggungjawabkan.

(rdf/nrl)