Gerindra Minta KPK Usut Suap DGS BI Sebelum Usut Suap Hak Angket

Jakarta - Partai Gerindra siap memberikan informasi kepada KPK terkait kasus percobaan suap saat rapat paripurna hak angket mafia pajak. Namun tidak dalam waktu dekat. Gerindra ingin KPK fokus menyelesaikan kasus dugaan suap sejumlah politisi dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI lebih dulu.

"Biar KPK konsentrasi dulu untuk menuntaskan soal suap terhadap sejumlah anggota DPR dalam kasus pemilihan Deputi Gubernur BI," ujar Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon kepada detikcom, Kamis (24/2/2011).

Menurut Fadli, masyarakat menunggu keadilan dalam kasus dugaan suap pemilihan DGS BI itu. Penyuapnya hingga kini belum diketahui. Kasus ini dianggap lebih penting untuk diselesaikan KPK.

"Kalau sudah ketahuan siapa penyuapnya dan ada keadilan barulah kita urus yang ini. Karena ini masih usaha untuk mengiming-imingi anggota FGerindra untuk berubah sikap," tambahnya.

Sebelumnya DPP Partai Gerindra mengaku menerima laporan, ada upaya suap terhadap dua anggota Fraksi Gerindra agar mau mengubah suaranya dan berbalik menerima hak angket.

KPK pun siap untuk menyelidiki dugaan itu. Namun sebelum melakukan penyelidikan, KPK akan meminta terlebih dahulu data-data penunjang informasi tersebut. KPK berharap informasi yang akan diberikan bisa dipertanggungjawabkan.

"Bagi pihak yang tahu informasi itu, silakan beritahu kami, asalkan infonya valid, bisa dijelaskan dan bukan rumor," ujar Jubir KPK, Johan Budi SP.

(rdf/nrl)