Istana Belum Bahas Reshuffle Menteri dari Partai Koalisi

Jakarta - Menteri yang berasal dari Partai Golkar dan PKS kabarnya akan dirombak menyusul sikap anggotanya di parlemen yang mendukung dibentuknya hak angket pajak. Namun Istana menyampaikan, sejauh ini belum ada pembahasan tentang perubahan posisi para menteri.

"Memang saya baca di media, katanya bahwa partai koalisi ada yang merasa seperti terancam, tapi terus terang itu (perubahan posisi menteri) bukan dari internal pemerintah. Bukan dari kami," ujar Juru Bicara Presiden untuk dalam negeri Julian Adrin Pasha di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Kamis (24/2/2011).

Julian mengaku kaget dengan kabar yang berkembang saat ini. Menurutnya, kemunculan isu itu bisa saja karena analisa yang dilakukan pengamat politik melihat situasi di Setgab.

"Siapa yang bilang begitu, saya belum tahu sumbernya. Mungkin itu ada analisa dari beberapa pengamat melihat bahwa konstelasi partai politik koalisi saat ini memang kelihatannya tidak begitu solid terkait dengan rencana mengangketkan mafia pajak di DPR. Jadi bukan dari internal kita," jelasnya.

Ketika ditanya soal kemungkinan terjadinya reshuffle, menurut Julian itu adalah hak prerogatif Presiden SBY. Dia memastikan sejauh ini, Presiden belum pernah membahas soal itu.

"Ya reshuffle sendiri masih belum dilakukan sampai sekarang. Bahwa itu ada atau tidak, kembali kepada bagaimana Bapak Presiden melihat urgensi hal tersebut, karena melekat pada hak prerogatif presiden, sampai sejauh ini belum. Dan kalau pun ada, itu berdasarkan rasional atau alasan," paparnya.

Saat ditanya kabar terkait kemungkinan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mendapat kursi menteri, Julian tidak ingin ikut campur dalam hal itu. Dia hanya menegaskan kembali bahwa reshuffle itu merupakan hal yang biasa.

"Tidak ada (pembicaraan soal Prabowo) yang saya ketahui belum ada pembicaraan reshuffle sampai saat ini. kalau pun ada, sah-sah saja," ucap Julian.
(lia/nvt)