Presiden ke Ambon 22 Mei

Ambon - Presiden Megawati akan terbang ke Ambon pada 22 Mei 2004 pasca kerusuhan HUT RMS 25 April lalu. Sebanyak 150 personel Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease dari kompi pengendalian massa (Dalmas) siap mengamankan kunjungan Presiden.Pengamanan tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang timbul dalam kunjungan presiden itu. Pengamanan itu telah dibicarakan dengan pihak Kodam XVI Pattimura selaku penanggung jawab pengamanan kunjungan kepala negara. "Polres tetap mendukung dan memback up TNI," ungkap Kapolres Ambon AKBP Drs. Leonidas Braksan kepada detikcom di ruang kerjannya, Rabu (19/5/2004).Dia menambahkan, personel Polres yang tergabung dalam kompi Dalmas tersebut akan bertugas untuk mengendalikan massa yang mencoba untuk mengganggu kelancaran kunjungan presiden.Presiden merupakan pimpinan dan orang nomor satu di negara ini. Apalagi Maluku saat ini dalam keadaan yang belum kondusif memerlukan penggamanan ketat baik dari TNI maupun Polri," ujar Leonidas.Sebelumnya Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu kepada wartawan di ballroom kantor Gubernur Maluku telah memastikan kehadiran Presiden Megawati ke Maluku. Kunjungan presiden ini merupakan kunjungan kerja.Megawati dipastikan hadir 22 Mei 2004 dan langsung meninjau lokasi proyek. Antara lain proyek jembatan, jalan raya di Pulau Seram dan Rumah sakit di Pulau Buru.Hal ini menepis dugaan bahwa kedatangan Megawati dalam rangka pemilihan Presiden 5 juli mendatang. "Jadi kedatangan Ibu Megawati ke Ambon hanya melakukan kunjungan kerja biasa. Terutama meninjau proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Maluku," kata Rahalahu.Sebelumnya, kata Gubernur, presiden akan melakukan kunjungan ke Ternate Maluku Utara, setelah itu langsung menuju Ambon dengan menggunakan pesawat Kepresidenan.Terkait dengan berkembangnya sejumlah isu pasca konflik 25 April, Gubernur mengimbau masyarakat Maluku untuk bijak menanggapi isu tersebut dan tak perlu menanggapinya secara serius.Saat ini Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya Pemerintah Kota Ambon, telah membentuk pusat pelayanan informasi berkaitan semua kejadian yang terjadi di Maluku. "Ini untuk mengurangi adanya kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat," katanya.Menurut Ralahalu, layanan informasi ini akan memberikan penjelasan dan pengertian bagi masyarakat terkait dengan perkembangan keadaan Maluku. Gubernur Ralahalu berharap masyarakat tidak terpengaruh dengan berbagai isu-isu itu. (nrl/)