"Barangkali ke depan, kita bukan memperbesar perbedaan, tapi persamaannya. Terutama untuk membangun negeri ini. Pemerintahan SBY-Boediono, kan hanya tinggal 3,5 tahun lagi, diselesaikan dengan baik lah," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono.
Hal itu disampaikan Agung, yang juga Menko Kesra ini, usai mengikuti rapat tentang rancangan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (23/2/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sudah bicara juga dengan pimpinan-pimpinan yang lain. Saya sebagai wakil ketua umum Partai Golkar sudah bicara tadi malam. Tentang sikap Partai jelas tidak ada perubahan dan tetap ingin berada di dalam koalisi," terang Agung.
Agung mengatakan, perbedaan pendapat dengan PD serta partai-partai yang terhimpun dalam Setgab Koalisi mengenai hak angket mafia pajak adalah wajar terjadi di negara demokrasi. Sesuai kesepakatan awal, perbedaan pendapat adalah sesuatu yang halal di koalisi. Kini, setelah selesai, semua pihak harus memperbaiki hubungan.
"Jadi Golkar juga menghargai keputusan itu bahwa menolak hak angket mengenai perpajakan yang telah dihasilkan melalui voting, kita terima dengan baik. Kita hargai," ujarnya.
Agung tidak setuju apabila Golkar dikatakan telah melakukan pembangkangan terhadap Setgab Koalisi. Namun, dia mempersilakan saja munculnya usulan-usulan agar keberadaan Setgab dievaluasi. "Ya, kalau usulan-usulan, sih, boleh-boleh saja," tutup Agung.
(irw/ndr)











































