"Secara logika, sepakbola dan politik memang tidak ada hubungan. Namun sekarang apapun bisa dipolitisasi. Jika ada yang memainkan, isu bisa meluas," ujar Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI, Sri Budi Eko Wardani, dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (23/2/2011).
Pihak-pihak yang tidak suka dengan Golkar bisa saja memainkan isu ini. Apalagi Nurdin adalah orang yang bernaung di bawah partai berlambang pohon beringin ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, agar kekisruhan di tubuh PSSI tidak bertambah rumit, Golkar harus pandai-pandai menahan diri agar tidak memberikan statemen pemicu situasi panas. Jika Golkar banyak bersuara dengan mati-matian membela Nurdin, misalnya, ditengarai malah akan membuat citra Golkar buruk.
"Golkar sebaikanya membiarkan saja semua proses berjalan alami di PSSI. Kalau ikut campur nanti malah membuat semakin runyam. Kalaupun mau bersuara, sebaiknya menegaskan kalau Golkar menyerahkan semua pada proses, misalnya di Komite Banding," tutur Dani.
Dani berpendapat, pemerhati olahraga akan lebih mengusung fair play sehingga kemungkinan tidak akan termakan isu-isu yang dipolitisasi. Namun jika politisasi ini gencar, maka bukan tidak mungkin akan ada yang terpengaruh.
Sekitar 1.500 suporter yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia menggeruduk Kantor PSSI di Gelora Bung Karno. Para demonstran meminta Nurdin untuk segera mundur dari kursinya, merevolusi PSSI serta meluluskan Arifin Panigoro serta George Toisutta sebagai calon Ketua Umum PSSI.
(vit/nrl)










































