"Akan diselediki pasti oleh rapat DPP, diklarifikasi kenapa berbeda dengan keputusan institusi, apakah ada suap nggak di situ, apakah permainan sendiri untuk kepentingan siapa, pasti akan ada klarifikasi di rapat," kata Muhaimin Iskandar di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (23/2/2011).
"DPP nanti menentukan apa sistem klarifikasinya dan bagaimana," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka sudah dua kali membelot, apakah akan ada pemberatan sanksi? "Tergantung informasinya kita telusuri apakah ada suap atau tidak," jawab Imin.
Dia menambahkan, dengan batalnya hak angket Century ini tidak ada hubungannya dengan penambahan jumlah kursi PKB di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
"Itu tidak ada urusannya. Kita tidak ingin pansus itu, jangan salah paham ya, seolah-olah pansus itu ada sesuatu," terangnya.
"Kesimpulan pansus itu sangat tidak bisa diprediksi. Dulu Pansus Lapindo misalnya, kesimpulannya bencana alam. Jadi kayak begitu-begitu. Pansus itu unpredictable, kita tidak ingin negara ini masuk ke wilayah unpredictable," tutup pria asal Jombang, Jawa Timur ini.
(anw/gun)










































