Ical: Golkar Siap Keluar Dari Koalisi Pemerintahan

Jakarta - Partai Golkar menyatakan siap dikeluarkan dari koalisi pemerintahan atas sikap mereka terhadap hak angket pajak pada sidang Paripurna, Selasa (22/2) kemarin. Golkar juga tetap berdalih bahwa perbedaan dan gagasan adalah untuk mencari solusi, bukan sebuah permusuhan.

"Saya belum mendengar wacana itu. Tapi kalau benar seperti itu (dikeluarkan), Golkar siap saja," ujar Ketua Umum golkar Aburizal Bakrie usai mengadakan 'Panen Raya Bersama Golkar' di Serang, Banten, Rabu (23/2/2011).

Ical sapaan akrab Aburizal Bakrie menerangkan, dalam percaturan politik Indonesia, intrik dan fitnah tidak boleh lagi menjadi instrumen politik. Dalam koalisi pemerintahan, lanjut Ical, perdebatan antar sesama angggota koalisi adalah yang biasa.

"Semua partai kedudukannya sama dengan pemerintah. Karena itu masing-masing partai berkewajiban menjaga pemerintahan untuk melakukan yang terbaik hingga 2014," terangnya.

"Perbedaan pendapat dan gagasan itu untuk mencari solusi yang terbaik, jangan bermusuhan," tambah Ical.

Pada kesempatan itu, ical juga kembali menjelaskan alasan Golkar memilih untuk mengajukan hak angket pajak. Menurutnya, hak angket pajak diusulkan untuk untuk mencegah permainan dalam perpajakan.

"Karena saya kira semua partai mengharapkan permainan pajak itu dihilangkan. kalau dilihat dari peraturanya, kita melihat ada peraturan yang bisa menyebabkan munculnya mafia-mafia tersebut," jelasnya.

Ical menyebutkan, Partai Demokrat, PAN, PKB, dan Gerindra, menginginkan penyelesaiannya dengan cara Panja. Sedangkan Golkar, PKS, PDIP, dan Hanura menginginkan hak angket.

"Tapi karena sebagian anggota dewan memilih Panja, maka kita hargai dan itulah namanya demokrasi," kata Ical.

Dalam voting angket mafia pajak yang digelar Selasa (22/2) malam, Golkar dan PKS memilih berada di jalur yang berseberangan dengan pemerintah. Kedua partai ini bersikap setuju atas angket mafia pajak bersama dengan PDIP, Hanura, dan 2 anggota PKB sehingga menghasilkan 264 suara.

Fraksi yang menolak hak angket tersebut adalah Fraksi Partai Demokrat, PKB, PAN, PPP, dan Gerindra dengan total 266 suara. Voting dilakukan secara terbuka. Dengan demikian total suara yang menentukan nasib hak angket mafia pajak yakni 530 suara.

(fiq/fay)