Golkar dan PKS Tolak Tarik Menteri dari Kabinet

Jakarta - PD mendesak PKS dan Golkar menarik menterinya di kabinet pasca perbedaan pendapat terkait angket mafia pajak. Namun Golkar dan PKS mengabaikan desakan yang juga muncul dari sejumlah partai koalisi ini.

"Golkar tidak akan keluar koalisi. Kita tidak akan menarik menteri karena itu adalah hak prerogatif Presiden," ujar Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2011).

Pandangan senada disampaikan Sekjen PKS Anis Matta. Anis menuturkan PKS tidak pernah melanggar kesepakatan kontrak koalisi.

"Tidak akan menarik, tidak ada kontrak politik yang kita langgar. Pak SBY juga tidak pernah berbicara soal itu," kata Anis.

Anis menegaskan jika tidak akan keluar dari koalisi. Anis bahkan yakin partainya tidak akan terkena sanksi berarti.

"Nggak sampai sekarang juga nggak ada ancaman saksi," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan sejumlah politisi PD dan mendesak PKS dan Golkar menarik menterinya dari kabinet. Bahkan Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto juga menilai koalisi makin efektif tanpa kehadiran Golkar dan PKS.

(van/gun)