BK DPR Gelar Konsultasi Kode Etik dengan ICW

Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) menyambangi Badan Kehormatan (BK) DPR. ICW akan memberikan masukan kepada BK terkait penyusunan kode etik DPR.

"Ada banyak hal yang kita bahas. Misalnya usul agar hasil studi banding ke Yunani diterapkan, seperti penerapan sanksi potong gaji. Tapi kemarin sudah dimasukkan ditolak," ujar Wakil Ketua BK DPR, Nudirman Munir, kepada wartawan disela-sela konsultasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2011).

Selain itu, Nudirman menuturkan, rapat juga membahas masuknya semua fraksi DPR ke BK. Sampai saat ini Gerindra dan Hanura belum memiliki anggota di BK DPR.

"Sudah dibahas di pimpinan tapi deadlocknya Hanura dan Gerindra karena partai besar tidak mau jatahnya di BK dikurangi. Makanya diusulkan agar jadi anggota kehormatan saja, tapi nggak mau karena nggak punya hak voting," paparnya.

ICW juga meminta BK lebih konkret dalam mengeksekusi anggota DPR pelanggar kode etik. Sebab sampai hari ini BK seperti melempem.

"Kalau dieksekusi benar paripurna banyak yang kena. Caci maki, teriak-teriak itu kena makanya sulit disepakati.  Padahal kalau dilihat tata beracara mudah mengeksekusinya," tuturnya.

(van/gun)