Lebih Jantan PKS dan Golkar Mundur dari Koalisi

Jakarta - Keputusan politik PKS dan Golkar dalam voting rapat paripurna DPR untuk hak angket mafia pajak jelas telah mengkhianati komitmen kebersamaan dalam koalisi pemerintahan. Secara etika, sudah sepatutnya dua partai politik tersebut dengan suka rela mengundurkan diri dari koalisi pemerintahan. 

"Mungundurkan diri jauh lebih jantan dan elegan," kata Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiharto, kepada detikcom, Rabu (23/2/2011).

Pengunduran diri sukarela PKS dan Golkar dari koalisi pemerintahan, menurutnya merupakan bentuk konsistensi keputusan dua partai politik tersebut terhadap keputusan politik mereka. Tetapi selalu ada kemungkinan bahwa PKS dan Golkar berkeras untuk tetap berada di dalam koalisi dan tidak menarik kadernya dari Kabinet Indonesia Bersatau II.

"Namun kalau secara etika tidak diindahkan, baru digunakan kesepakatan formal kontrak politik koalisi dan Presiden selaku pimpinan koalisi," sambung Bima.

Kontrak politik yang ditandatangani seluruh ketua partai politik itu menyatakan bahwa koalisi berlaku di dalam legislatif dan eksekutif. Selain itu juga menekankan kepada etika pemerintahan dan bersama-sama mendukung sistem presidensial. Maka partai politik anggota koalisi harus sejalan dengan partai presiden sebagai pimpinan pemerintahan.

"Koalisi pemerintahan itu di eksekutif dan juga legislatif. Artinya tindakan partai yang mbalelo sudah jelas melanggar etika pemerintahan dan menabrak logika presidensial yang disepakati," jelas Bima.
(xxx/nrl)