Khianati SBY, Menteri PKS dan Golkar Layak Direshuffle

Jakarta - Golkar dan PKS adalah mitra koalisi SBY yang berbeda sikap dalam hak angket mafia pajak. Kedua partai itu bersikap layaknya oposisi, berseberangan dengan Partai Demokrat. SBY harus melakukan tindakan tegas pada kedua partai itu.

"Golkar dan PKS mengkhianati koalisi dengan SBY di parlemen. Namun dengan kegagalan hak angket mafia pajak, SBY punya momentum untuk melakukan reshuffle," kata pengamat politik Arbi Sanit di Jakarta, Rabu (23/2/2011).

Namun lebih lanjut, Arbi menilai ada 3 opsi yang bisa diambil SBY. Pertama bersikap tegas dengan mengeluarkan 2 partai itu dari kabinet dan memasukkan Gerindra. "Ini opsi paling keras," tambahnya.

Opsi kedua, Golkar dan PKS tetap menjadi mendapat kursi menteri tetapi menteri yang ada sekarang direshuffle, diganti wajah baru. "Tapi harus menandatangani kontrak dan misi utamanya tidak boleh menjadi oposisi selama berkoalisi," terangnya.

Kemudian opsi ketiga, kursi PKS dan Golkar dikurangi, dan memasukkan Gerindra. Namun kalau di tengah jalan PKS dan Golkar 'membandel', bisa saja dikeluarkan dari kabinet.

"Dengan adanya Gerindra, Demokrat dengan koalisinya bisa menjadi mayoritas. Apalagi kalau 12 anggota PPP datang semua, bisa menang mutlak," urai Arbi.

Untuk PKS dan Golkar, Arbi menyarankan sebaiknya legowo dengan mengambil sikap ksatria. "Sudah jatuh dan kehilangan muka. Kalau punya malu, harga diri, dan integritas ya sebaiknya keluar dari kabinet," tutupnya. (ndr/fay)