Pemerintah Libya Tertutup, WNI Sulit Dievakuasi

Jakarta - Situasi dalam negeri Libya terus memanas. Rencana Kementerian Luar Negeri mengevakuasi 875 WNI terkendala oleh kondisi pemerintah Libya yang tertutup. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pemerintah Mesir yang terbuka.

"Kita persiapkan berbagai langkah-langkah konvergensi. Namun khusus Libya berbeda dengan keadaan di Mesir. Kalau keadaan di Mesir pemerintah setempat pada saat itu terbuka dan memfasilitasi warga negara Indonesia, sementara di Libya terbalik dari itu," ujar Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Hal ini disampikan Marty saat mendampingi Presiden SBY menerima delegasi Parlemen Amerika Serikat di kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (23/2/2011).

Menurut Marty, berbagai langkah sudah dipersiapakan oleh Kemlu untuk mengevakuasi WNI, melalui jalur udara maupun jalur laut. Marty mengimbau agar WNI lebih waspada dan menghindari tempat keramaian.

"Semua jalur udara dan laut agak sulit sehingga menimbulkan tantangan tersendiri," kata Marty.

Untuk keselamatan, Marty meminta agar WNI terus berkomunikasi dengan KBRI di Libya. "Jika para WNI memerlukan perlindungan bisa segera melapor ke KBRI," tandasnya.

Hingga Selasa (22/2) kemarin, sebagian besar WNI sudah diamankan di KBRI di Tripoli. Kemlu memastikan seluruh WNI dalam kondisi aman.

Kemlu RI mencatat jumlah WNI di Libya sebanyak 875 WNI. Dari jumlah itu 500-600 orang tercatat sebagai TKI di sektor formal, 130 mahasiswa dan sisanya adalah TKI sektor informal.

Untuk pertama kalinya pemerintah Muamar Khadafi melansir data korban tewas akibat kerusuhan yang terjadi sejak pekan lalu. Jumlah korban tewas sebanyak 300 orang, rinciannya 189 warga sipil dan 111 tentara. Khadafi berpidato penuh kemarahan semalam yang berisi penolakan untuk lengser dan akan terus berjuang hingga darah penghabisan. Pidato ini diduga akan menambah rusuh negeri kaya minyak itu.

(did/nrl)