SBY Harus Keluarkan Golkar dan PKS dari Koalisi

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya bersikap tegas kepada dua partai anggota setgab koalisi, Golkar dan PKS yang 'membangkang'. Sikap tegas SBY bisa ditunjukkan dengan mengeluarkan Golkar dan PKS dari koalisi pemerintahan.

"Presiden harusnya mengeluarkan mereka (Golkar dan PKS). Masa mau diganggu terus," ujar pengamat politik UI Rocky Gerung saat berbincang dengan detikcom, Rabu (23/2/2011).

Sikap tegas SBY, menurut Rocky, harusnya ditunjukkan pada jauh hari sebelumnya, seperti pada kasus angket Century beberapa waktu yang lalu. Tindakan-tindakan Golkar dan PKS yang sering tidak sepaham dengan koalisi pemerintahan telah membuat kinerja-kinerja dan agenda SBY terganggu.

"Logika kenegaraan dan logika presiden adalah dia masih berhitung dengan kalkulasi politik. Ini yang menjadi ketololan pemerintah," jelasnya.

Perhitungan-perhitungan yang digunakan pemerintah khususnya SBY sendiri, malah digunakan oleh Golkar sebagai senjata untuk mengganggu pemerintahan SBY. "Ketidakmampuan itu yang dipakai Golkar untuk menggerogoti," kata Rocky.

Rocky menjelaskan, bagi Golkar sendiri, dengan ditolaknya hak angket pajak di DPR, mempunyai konsekuensi yang sangat penting pada posisinya di koalisi pemerintahan.

"Konsekuensinya harus keluar dari koalisi. Golkar juga harus tahu itu," ujarnya.

Tidak hanya pada Golkar, Rocky melanjutkan, PKS pun seharusnya mendapat sanksi dari tindakannya yang tidak searah dengan kesepakatan di koalisi pemerintahan. "PKS sendiri satu paket saja sama Golkar. Dua-duanya membangkang presiden," tegas akademisi tersebut.

Dalam voting angket mafia pajak yang digelar Selasa (22/2) malam, Golkar dan PKS memilih berada di jalur yang berseberangan dengan pemerintah. Kedua partai ini bersikap setuju atas angket mafia pajak bersama dengan PDIP, Hanura, dan 2 anggota PKB sehingga menghasilkan 264 suara.

Fraksi yang menolak hak angket tersebut adalah Fraksi Partai Demokrat, PKB, PAN, PPP, dan Gerindra dengan total 266 suara. Voting dilakukan secara terbuka. Dengan demikian total suara yang menentukan nasib hak angket mafia pajak yakni 530 suara.
(fiq/nvt)