PPP & PKB Tuntut Evaluasi Setgab Koalisi

Jakarta - Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi mendukung hak angket mafia pajak. Anggota Setgab yang lain, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meminta Setgab dievaluasi segera!

"Jadi ini memang diperlukan sesegera mungkin koalisi duduk bersama melakukan evaluasi menentukan langkah ke depan. Sudah waktunya anggota koalisi duduk bersama di dalam Setgab," ujar Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin.

Hal itu disampaikan dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2011).

"Setelah perbedaan pendapat di angket mafia pajak, harus dievaluasi apakah perpecahan pendapat Golkar dan PKS masih bisa ditolerir atau tidak. Ini harus dievaluasi menentukan langkah Setgab ke depan," imbuhnya.

Apakah perlu mengeluarkan Golkar dan PKS dari koalisi?

"Itu tergantung hasil evaluasi, apakah sikap semalam (voting angket mafia pajak) masih bisa ditolerir atau tidak," tegas Lukman.

Kegerahan yang sama dikatakan oleh PKB. Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengungkapkan kegerahan pada Golkar dan PKS yang selalu berbeda pendapat dengan mayoritas anggota Setgab koalisi.

"Kami sudah merasa tidak nyaman dengan keberadaan Golkar dan PKS yang terus berbeda pendapat. Kalau berbeda pendapat kadang-kadang tidak masalah, itu demokrasi. Tapi kalau perbedaan pendapat terus menerus ini tidak menyehatkan koalisi," ujarnya.

Jadi, pihaknya meminta segera dilakukan evaluasi Setgab koalisi. PKB ingin perbedaan pendapat itu tidak terjadi pada hal-hal yang prinsip seperti angket mafia pajak kemarin.

"Dan ini harus dilakukan. Harus dibedakan partai koalisi dengan partai bukan koalisi. Kami ingin perbedaan pendapat tidak terjadi pada hal yang prinsip seperti angket mafia pajak. Jadi harus ada klarifikasi dan jalan keluar melalui evaluasi koalisi," tandas dia.
(nwk/nrl)