Golkar & PKS 'Membangkang', Saatnya Setgab Dievaluasi

Jakarta - Partai Golkar dan PKS 'membangkang' terhadap koalisi dalam voting pengusulan hak angket pajak. Atas 'pembangkangan' ini, sudah saatnya evaluasi Setgab partai koalisi dilakukan.

"Ditinjau dari kepentingan Demokrat, Demokrat ingin evaluasi atas Setgab, tapi Demokrat sendiri sebenarnya belum yakin," kata pengamat politik dari UGM, Arie Sudjito, dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (23/2/2011).

Ketidakyakinan itu, imbuhnya, karena PDIP belum mengambil sikap yang jelas akankah masuk dalam pemerintahan apabila reshuffle dilakukan. Sebab yang saat ini terjadi, banyak parpol melakukan manuver.

"Wajar kalau Demokrat kemudian renggang dengan PKS karena ini. Tapi belum tentu mendepak PKS dari koalisi merupakan keputusan yang solid. Sebab Gerindra yang satu suara dengan Demokrat juga belum tahu mau ke mana," sambung Arie.

Ditambahkan dia, Gerindra juga masih belum jelas apakah bisa menggantikan posisi PKS di Setgab. Ditinjau dari pengalaman, imbuh Arie, jika Golkar dan PKS bertahan di Setgab koalisi, imbasnya bukan soal dinamis atau tidaknya koalisi namun pertanyaan akan soliditas Setgab.

"Sekarang ini manuver terlalu banyak. Ini akan mempengaruhi soliditas di Setgab," ucap Arie.

Hasil voting angket mafia pajak, fraksi yang menolak hak angket tersebut yakni, Fraksi Partai Demokrat, PKB, PAN, PPP, dan Gerindra total 266 suara. Sedangkan fraksi yang menerima hanya memperoleh 264 suara yakni Partai Golkar, PKS, PDIP, Hanura, dan 2 anggota PKB.

Voting tersebut dilakukan secara terbuka. Dengan demikian total suara yang menentukan nasib hak angket mafia pajak yakni 530 suara.

(vit/nrl)