Jika Tak Ingin Disebut Antidemokrasi, SBY Harus Tegur Dipo Alam

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menegur Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, terkait pernyataanya soal pemboikotan terhadap media yang menjelekkan pemerintah. Jika tidak segera dilakukan, hal itu akan menimbulkan kesan kalau Presiden memang anti terhadap kritik.

"SBY harus tegur Dipo. Kalau tidak ada teguran itu lah keinginan SBY. Lama-lama ada kesan bahwa SBY ini memang makin anti terhadap kritik, cenderung antidemokrasi," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (22/2/2011).

Bentuk teguran terhadap Dipo kata Ray, harus dilakukan oleh SBY secara terbuka. SBY harus memberi penjelasan kepada publik, apa yang dilakukan Dipo adalah pernyataan keliru.

"SBY harus jelaskan sudah beri teguran, meminta agar berbicara lebih sopan," katanya.

Ray pun menyarankan agar media membuat pernyataan secara terbuka, meminta agar Dipo mencabut pernyataannya. Media juga harus lebih sensitif terhadap penguasa yang bereaksi berlebihan terhadap kritik.

"Mulai dari hal kecil ajakan jangan dibaca, jangan diberi iklan lalu dibawa ke pengadilan kemudian dibredel. Sekecil apapun otoritarianisme harus kita lawan," tegasnya.

Menurut Ray, jika memang keberatan dengan pemberitaan di media masa, sebaiknya Dipo mengikuti mekanisme yang ada, yaitu mengadu ke Dewan Pers. "Keberatan terhadap pemberitaan bisa diadukan ke Dewan Pers. Kenapa tidak seperti itu," sesal Ray.

Bahkan Ray menangkap ada kesan SBY memang anti terhadap kritik. Ray menduga pernyataan Dipo memang sudah diamini oleh SBY.

"Saya tidak yakin, apa yang dilakukan Dipo hanya semata-mata dirinya sendiri tanpa ada semacam sinyal dari Pak SBY," tandasnya.
(did/lrn)