Hasballah:Idealnya Darurat Sipil Diikuti Pergantian Gubernur

Jakarta - Penurunan status darurat militer ke darurat sipil di Aceh, idealnya diikuti dengan pergantian Gubernur Abdullah Puteh. Sebab, Abdullah Puteh dinilai telah mengalami krisis kredibilitas, berkaitan dengan maraknya tuduhan KKN yang dilakukannya."Idealnya Abdullah Puteh diganti. Tapi itu susah karena tidak ada mekanisme, kecuali ada mosi tidak percaya dari DPRD NAD dan kemauan politik dari pemerintah pusat," kata anggota Komnas HAM yang juga tokoh masyarakat Aceh, Hasballah M Saad dalam wawancara dengan Ramako-detikcom, Rabu (19/8/2004).Menurut Hasballah, dengan berlakunya darurat sipil, maka roda pemerintahan berada di tangan Puteh. Tetapi dengan situasi di Aceh seperti saat ini tampaknya tidak ada kepercayaan dari masyarakat terhadap Abdullah Puteh.Lebih lanjut, Hasballah mengatakan, perlu ada tindakan tegas terhadap dugaan-dugaan itu. Misalnya dengan memberikan kesempatan kepada Abdullah Puteh untuk membela diri melalui aparat penegak hukum. Ada atau tidak ada indikasi keterlibatan dirinya terhadap kasus-kasus korupsi.Kedua apabila itu tidak terbukti, maka nama baik Abdullah Puteh dipulihkan sehingga gubernur percaya diri. "Kalau dalam pemeriksaan ada temuan-temuan yang mengarah terlibat, maka gubernur bisa non-naktif sementara. Jika itu terjadi bisa ditunjuk wakil gubernur untuk menggantikannya," imbuh Hasballah. (jon/)