Di Paripurna DPR, Gerindra dan PPP Tolak Angket Mafia Pajak

Jakarta - Perdebatan pembentukan Angket Mafia Pajak masih berlangsung di sidang paripurna DPR. Kekuatan pendukung dan penolak angket ini masih imbang. Bahkan, dua partai politik yang menjadi kunci kelanjutan angket ini, yaitu PPP dan Gerindra, kini satu suara. Kedua parpol itu menolak pembentukan angket tersebut.

"Tidak jelas apa yang diselidiki, karena itu dalam pandangan fraksi  kami menilai angket ini lebih kepada panggung politik dan sebaiknya enerji dan kewenangan kita digunakan sepenuhnya untuk menuntaskan mafia pajak kepada aparat penegak hukum dan mendorong aparat penegak hukum untuk menuntaskan," ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR, Ahmad Muzani, dalam sidang paripurna DPR, Jakarta, Selasa (22/2/2011).

Muzani lalu menegaskan sikap politik Gerindra. Gerindra tidak akan menyetujui kelanjutan angket mafia pajak. "Fraksi Gerindra meminta persoalan angket mafia pajak tidak perlu dilanjutkan," tegasnya.

Fraksi PPP juga mengajak semua fraksi di DPR untuk tidak terjebak politisasi kasus mafia pajak. PPP berharap semua anggota DPR memahami kepentingan politik di balik Angket Mafia Pajak.

"Tidak elok kita terjebak dalam politisasi. Karena itu perlunya standing point partai masing-masing dalam hal ini. Kami memahami keinginan politik Partai Golkar yang memang punya kepentingan dalam pengusutan angket," ujar Wasekjen PPP, M Romahurmuzy.

Hingga pukul 15.07 WIB, sidang paripurna masih berlangsung. Sejumlah anggota DPR masih melakukan interupsi.

(van/asy)