FPD Nilai Hak Angket Perpajakan Lebih Penting dari Mafia Pajak

Jakarta - DPR menunda rapat paripurna hak angket perpajakan Komisi XI karena jumlah pengusul yang kurang. Fraksi Partai Demokrat (FPD) mengaku kecewa dengan penundaan ini. Mereka menilai hak angket perpajakan lebih penting dari hak angket mafia pajak yang diajukan Komisi III.

"Hari ini kan ada dua usul angket dari Komisi III dan Komisi XI dan tadi pagi salah satu sudah diputuskan untuk digugurkan. Yang aneh, hak angket yang digugurkan ini yang mendekati kebenaran," ujar Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasih di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2011).

Achsanul menilai keterangan soal hak angket mafia pajak tidak jelas. Tidak disampaikan undang-undang apa yang dilanggar, begitu juga dengan jumlah kerugian negara dalam berkas-berkasnya.

"Ini kan aneh. Atas nama fraksi saya menyampaikan agar hak angket yang dilanjutkan dikembalikan pada pengusulnya karena tidak memenuhi persyaratan dan tidak lengkap," dorongnya.

Achsanul pun meminta rekan-rekan lainnya mendukung hak angket perpajakan Komisi XI daripada hak angket mafia pajak di Komisi III. "Teman-teman lebih baik mendukung usul hak angket perpanjakan komisi XI," harapnya.

Usulan hak angket soal perpajakan, ditunda oleh pimpinan DPR karena tidak memenuhi syarat minimal pengusul 25 orang.

Penundaan ini terkait dengan mundurnya sejumlah pengusul hak angket yang semula berjumlah 27 orang. Namun, 7 orang dari Fraksi Golkar dan 2 orang fraksi lain mundur menyebabkan syarat minimal tidak mencukupi. Sisa pengusul hanya berjumlah 18 orang.

Sementara itu sidang paripurna soal penentuan hak angket mafia pajak masih berlangsung di DPR. Usulan hak angket ini diperkirakan berlangsung panas.

(rdf/nrl)