Beredar Dokumen Jegal Wiranto

Jakarta - Wiranto menuduh ada pejabat negara yang menjegal dirinya dengan mengerahkan demo-demo anti capres militer. Wiranto mengatakan itu di depan massa Soksi.Wiranto tak menjelaskan bagaimana dia bisa mengetahui adanya skenario penjegalan itu. Namun, di kalangan wartawan, beredar selebaran yang merinci pernyataan Wiranto itu, Selasa (18/5/2004). Dokumen gelap tanpa identitas itu menyebutkan adanya pertemuan pada Kamis, 6 Mei 2004 di rumah dinas seorang menteri di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.Pertemuan di kompleks pejabat tinggi negera itu digelar 22.00 WIB hingga 01.00 WIB. Dokumen juga menyebutkan peserta pertemuan itu, yaitu 43 mahasiswa dari 26 organisasi. Tuan rumah disebutkan hanya berfungsi sebagai penyandang dana sedangan materi rapat diatur oleh para mahasiswa.Lalu apa hasil rapat itu? Antara lain adalah akan turun pada Rabu 12 Mei 2004 pukul 13.00-16.00 WIB. Aksi itu dirinci dengan lokasi yang dituju, jumlah massa, nama elemen dan kendaraan pengangkut.Lokasinya antara lain Bundaran HI, Semanggi, Gedung DPR/MPR. Jumlah massa 5.000 orang dari 26 elemen organisasi. Masing-masing elemen mengerahkan 200 mahasiswa. Kendaraan yang dipakai 156 metromini.Rapat juga menyebutkan isu yang disuarakan, yaitu menolak capres militer Wiranto dan menuduhnya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM kasus Trisakti, Semanggi dan Timtim.Dokumen gelap juga mencantumkan ongkos untuk setiap organisasi mahasiswa yang ikut serta yaitu Rp 16 juta. Jadi, aksi 12 Mei dibutuhkan modal Rp 410.350.000. Dokumen juga menyebutkan posko aksi itu yaitu di Jl.Otista No 5 Jaktim dan menyebutkan nama-nama sejumlah mahasiswa berikut organisasinya. Belum diketahui rumah siapakah posko itu. Informasi 108 mengaku alamat itu belum tercantum di datanya. Pesawat handphone sejumlah mahasiswa yang namanya disebut dalam dokumen itu ketika dikontak, mailbox.Aktivis Forkot yang kini aktif di "Mei Bergerak" dan juga turun jalan pada 12 Mei lalu, Adian Napitupulu, membantah turut serta dalam rapat itu. Pada detikcom, dia mengaku tidak pernah melakukan pertemuan dengan pejabat negara mana pun."Tapi bisa saja berbagai kekuatan sipil seperti mahasiswa, LSM, atau kelompok tertentu bergabung. Hal ini hanya saja wajar, tapi wajib. Sipil melawan militerisme," tegas Adian."Kalau militer saja bisa melakukan konsolidasi seperti dukungan Pepabri pada capres militer, mengapa sipil tidak boleh menentang capres militer?" tanya Adian balik.Apakah isi dokumen itu benar? Siapakah pemilik dokumen dan pembocornya? Wallahu a'lam. (nrl/)