Gerindra Tolak, Usulan Angket Mafia Pajak Kandas?

Jakarta - Partai Gerindra berbalik arah menolak angket mafia pajak DPR. PPP juga mengisyaratkan penolakan pada detik-detik terakhir. Penarikan dukungan dari kedua partai ini menyebabkan usulan hak angket mafia pajak berpotensi kandas.

Jika persoalannya perlu optimalisasi di sektor perpajakan, apakah perlu angket untuk hal ini?

"Perlu tidaknya angket dilihat pada urgensi, jika urgensinya penegak hukum yang ada harusnya dibawa ke penegakan agenda hukum, DPR tidak berwenang menuntaskan kasus hukum," ujar Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2011).

Gerindra melihat banyak kepentingan politis di balik pengusulan angket mafia pajak. Padahal, angket berfungsi untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah.

"Sejumlah peraturan di perpajakan perlu optimalisasi dan disinkronkan, apakah perlu angket? Angket oleh pengusulnya terkesan dibelokkan untuk membersihkan nama baik orang tertentu," tegas Muzani.

Karenanya Gerindra akan menolak angket pajak jika alasan angket untuk kepentingan tertentu. Gerindra tidak ingin dimanfaatkan untuk kepentingan partai lain.

"Dengan alasan itu Gerindra melihat pengajuan angket pajak berbeda karena Century. Mungkin cukup diselesaikan dengan jalur hukum tinggal kita diskusikan cara yang tepat mengawasinya di DPR," tandasnya.

Sumber detikcom di internal PPP menegaskan partai berlambang kabah ini akan menolak angket mafia pajak. PPP akan menurut pimpinan koalisi, Partai Demokrat.

Jika PPP dan Gerindra berbalik arah, maka suara kedua partai ini akan membuat dukungan angket yang digalang Golkar, PKS, PDIP, dan Hanura, gagal. (van/irw)