Komnas HAM Minta Garuda Patuhi Kasasi terkait Kematian Munir

Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta PT Garuda Indonesia mematuhi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait ganti rugi Rp 3,45 miliar atas kematian aktivis HAM Munir. Komnas HAM menilai dengan dilaksakanannya kasasi ini maka Garuda terhindar dari citra buruk oleh musyarakat.

"Saya kira Garuda sebaiknya memenuhi putusan tersebut. Apalagi putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap/inkrackht dan final. Dan Garuda diwajibkan membayar ke keluarga korban," kata komisioner Komnas HAM Ridha Saleh saat berbincang dengan detikcom, Selasa, (22/2/2011).

Ridha menilai dengan dipatuhinya putusan kasasi maka citra Garuda di masyarakat tetap menjadi baik. Apabila tidak, maka masyarakat akan menilai Garuda sebagai perusahaan yang tidak taat hukum.

"Sebaiknya Garuda melaksanakan amar kasasi ini untuk menjaga image perusahaan Garuda," tandas Ridha.

Dia menilai, Garuda seharusnya melihat permasalahan ini sebagai masalah bangsa yang menjadi sorotan internasional. Meski Garuda punya hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK), namun dia berharap Garuda melaksanakan terlebih dahulu kewajibannya menjalankan kasasi.

"Kasus ini kasus nasional dan menjadi sorotan dunia internasional sehingga tidak ada alasan-alasan lainnya untuk tidak melaksanakan putusan ini. Sedangkan PK itu hak mereka. tapi karena ini kasus sudah lama, maka Garuda harus bijaksana," pinta Ridha.

Menanggapi besarnya denda ini, kuasa hukum Garuda, Wirawan Adnan mengaku keberatan. Menurutnya, putusan ini sangat politis dan membuat preseden buruk terhadap industri penerbangan.

"Pengusaha maskapai hanya bertanggung jawab terhadap resiko yang ditimbulkan naik-turunnya penumpang atau kecelakaan. Kalau seperti ini, maka menjadi preseden buruk bagi jasa penerbangan. Aturan ini diakui dalam Konvensi Warsawa yang diikuti seluruh penerbangan di dunia. Kami akan PK," tegas Wirawan.

(asp/mad)