Anggota Dewan Pers: Dipo Alam Harus Sebut Media yang Dimaksud

Jakarta - Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengancam media-media yang terus menjelekkan pemerintah dengan cara memutus iklan. Bagi Dewan Pers, langkah ini harus dilakukan dengan cara proporsional. Salah satunya terlebih dulu menyebut media yang dimaksud.

"Komentar saya sebaiknya Pak Dipo Alam proporsional. Media mana yang dimaksud, itu harus spesifik," kata anggota Dewan Pers Agus Dibyo saat dihubungi detikcom, Senin (21/2/2011).

Menurut Agus, sebagai pejabat publik Dipo seharusnya tahu cara mengkritik yang baik. Jangan sampai semua media disamaratakan sebagai pihak yang terus-terus menjelekkan pemerintah tanpa dasar.

"Media mana dan berita yang mana harus jelas karena media menjelek-jelekkan peemrintah ada dua, pertama pemerintahnya yang jelek, layak dikritik. Kedua, medianya menggunakan kacamata yang kurang berimbang, sehingga yang positif hanya tampak yang jelek," paparnya.

Saat ditanya soal ancaman pemboikotan iklan, Agus enggan berkomentar terlalu jauh. Menurut dia, hal utama yang perlu dilakukan pemerintah adalah membuktikan media mana yang melanggar kode etik.

"Bisa ke medianya langsung atau bisa lewat dewan pers. Tapi hindarilah statement-statement yang bersifat generalistik," tutupnya.

Dipo sebelumnya mengancam akan melakukan boikot terhadap media yang selalu memberitakan keburukan pemerintah. Boikot dilakukan dengan cara memutus iklan di media tersebut.

"Saya akan hubungi semua sekjen dan humas kementerian, jangan pasang iklan di situ," kata Dipo.

(mad/asp)