SBY Kritik Proyek Transportasi di DKI Pepesan Kosong

Bogor - Kritik keras disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap komitmen pembangunan di daerah. Tak terkecuali di Jakarta yang punya banyak rencana pembangunan infratruktur bidang transportasi.

"Yang berkomitmen membangun transportasi di Jakarta, Gubernur DKI, luar biasa banyaknya 10 tahun ini, semuanya pepesan kosong, tidak jalan. Barangkali di daerah juga seperti itu," ujar Presiden SBY dalam pembukaan rapat kerja penyusuna rencana induk 2025 di Istana Bogor, Bogor, Senin (21/2/2011).

"Stop seperti itu!" tegas SBY.

Dalam sambutannya itu, SBY meminta komitmen investasi harus jelas investor, waktu, dan tempatnya. Berdasar hasil evaluasinya, ada lima penyebab utama komitmen investasi tersebut batal dilaksanakan.Ada yang karena memang investornya ingkar janji, tapi tidak sedikit akibat birokrasi yang bertele-tele dan konflik kepentingan di lingkup pemimpin daerah.

Berikut lima penyakit penghambat realisasi investasi:

1. Birokrasi yang lambat dan tidak sejalan dengan rencana yang diputuskan. Seringkali keputusan yang diambil dalam rapat kabinet tidak berlanjut dengan baik di kementerian, sebab keputusan itu ternyata bukannya dilaksanakan malah didiskusikan ulang oleh jajaran di bawah menteri.

"Boleh berbeda pendapat kalau keputusan itu bertentangan dengan UU, tapi top decision maker di pemerintahan pusat adalah presiden dan menteri di kementerian. Di daerah pengambil keputusan tertinggi ada gubernur dan bupati/walikota di kabupaten," tegas SBY.

2. Pemerintah daerah sering ada kepentingan tersendiri sehingga keputusan program yang baik tidak bisa berjalan. 

"Ada di satu daerah programnya sangat baik dan sudah disetujui tapi malah tidak dijalankan gara-gara bupati dan wakilnya berbeda pendapat. Saya dilapori belakangan," ungkap SBY.

3. Investor ingkar janji dan gagal melaksanana proyek pembangunan. 

"Ada investor yang jadi tanam Rp 30 triliun, tapi yang direalisasi Rp 300 juta," ungkap SBY.

4. Ada regulasi di daerah yang menghambat tapi tidak cepat diperbaiki oleh jajaran teknis terkait. 

"Regulasi yang membuat kita, kalau ada tahu ada yang menghamat maka segera perbaiki," tekan SBY.

5. Proses politik yang tidak sehat. Fenomena demikian sangat kerap terjadi di daerah, akibat konflik politik lokal maka program pembangunan tidak dapat segera dilaksanakan.

"Saya selalu minta kepada menteri untuk sering-sering mengajak bicara gubernur dan bupati untuk pelaksanaan program," sambungnya.



(anw/gah)